Hugo Chavez, Migas dan Sejarah Konflik Panas Venezuela-AS

Jakarta, CNBC Indonesia - Hubungan antara Amerika Serikat dan Venezuela pasang surut. Sempat menjadi mitra yang sangat dekat, saat ini keduanya mengalami pergolakan geopolitik.

Pengumuman Presiden AS Donald Trump mengenai penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro membawa hubungan keduanya ke babal yang baru dan lebih tegang.

"Dia (Nicolas Maduro), bersama isterinya, telah ditangkap dan diterbangkan keluar negeri. Operasi ini dilakukan bekerja sama dengan penegak hukum AS," ungkap Trump dikutip APnews, Minggu (4/1/2025).

Langkah ini menjadi intervensi langsung Amerika Serikat yang paling signifikan di Amerika Latin sejak invasi Panama pada 1989 untuk menggulingkan Manuel Noriega. Reuters melaporkan, helikopter terlihat melintas di atas kepulan asap akibat ledakan di Caracas pada Sabtu pagi waktu setempat.

Sejak Trump kembali ke Gedung Putih pada Januari 2025, ia telah meningkatkan serangan terhadap Venezuela, membalikkan kebijakan pendahulunya, Joe Biden, yang berupaya menjalin hubungan dengan Maduro.

Namun, akar ketidakpercayaan dan ketegangan antara AS dan Venezuela telah ada sejak seperempat abad yang lalu, menyusul naiknya mantan Presiden sayap kiri Hugo Chavez ke tampuk kekuasaan pada 26 tahun lalu atau tepatnya pada 1999. Maduro sendiri mengambil alih jabatan presiden setelah kematian Chavez pada 2013.

Hubungan AS-Venezuela Berubah Arah 26 Tahun Terakhir

Sebelum naiknya Presiden sosialis Chavez, Venezuela dan AS sebagian besar mempertahankan hubungan ekonomi yang erat. Perusahaan-perusahaan AS berinvestasi di sektor minyak pada awal abad ke-20. Bahkan pada era 1920-an, AS menjadi pasar terbesar untuk ekspor minyak Venezuela.

Namun, nasionalisasi industri minyak oleh Chavez dan sikap vokal menentang kepentingan imperialis AS di Amerika Latin memperburuk hubungan tersebut.

Pada tahun 2007, Chavez menyingkirkan raksasa minyak AS ExxonMobil dan ConocoPhillips sebagai bagian dari upayanya untuk membuat perusahaan minyak negara memperoleh saham mayoritas di semua proyek minyak baru. Namun, Chevron, perusahaan minyak besar AS lainnya, tetap beroperasi.

Hugo Chavez sendiri menjadi pemimpin Venezuela mengusung Revolusi Bolivarian. Langkah-langkah awalnya untuk menulis ulang konstitusi dan kemudian menasionalisasi sektor minyak membuat Venezuela dan AS berada di jalur konflik.

Hubungan AS-Venezuela memburuk seiring Chavez memperkuat hubungan dengan Rusia, China, dan Iran.

Venezuela mengusir LSM dan diplomat yang didukung AS, dan menuduh Washington melakukan upaya destabilisasi. AS mengkritik Venezuela atas "otoritarianisme" dan pembatasan terhadap media.

Di dalam negeri, pemerintahan Chavez memperluas program-program sosial yang didanai oleh harga minyak yang tinggi, tetapi salah urus ekonomi dan korupsi mulai merusak pertumbuhan.

Kudeta 48 Jam Chavez Digulingkan, AS Dituduh Terlibat

Pada 2002, terjadi kudeta singkat yang menggulingkan Chavez selama 48 jam. Kursi kepemimpinan kembali ke Chavez usai pemberontakan rakyat besar-besaran.

Tuduhan bermuara ke AS telah mendukung rencana tersebut. Namun, pemerintahan George W.Bush menyangkal tuduhan, tersebut sekaligus menebalkan dasar ketidakpercayaan serta ketegangan antar kedua negara itu.

Program Nasionalisasi Ala Chavez

Pemerintahan Chávez memulai program nasionalisasi besar-besaran. Pemerintah setempat menegaskan kembali kendali negara atas sektor-sektor ekonomi strategis, termasuk proyek minyak, telekomunikasi, listrik, baja, dan perbankan.

Langkah-langkah ini secara langsung berdampak pada perusahaan-perusahaan besar AS yang telah beroperasi di Venezuela selama beberapa dekade, seperti raksasa minyak ExxonMobil dan ConocoPhillips, serta penyedia layanan seperti Verizon dan AES Corp.

Respons AS selama periode ini bersifat beragam. Secara diplomatik, respons tersebut berupa kritik tajam terhadap kemunduran demokrasi dan kecenderungan otoriter Chávez.

Mulai tahun 2005, pemerintah AS mulai mencabut sertifikasi Venezuela setiap tahun karena "terbukti gagal" bekerja sama dalam upaya pemberantasan narkotika, dan sejak tahun 2006, karena "tidak sepenuhnya bekerja sama" dengan upaya pemberantasan terorisme. Penetapan ini, yang dilakukan berdasarkan hukum AS, mengesahkan sanksi dan larangan penjualan senjata yang ditargetkan pertama kali terhadap negara Venezuela.

Peralihan ke Maduro, Hubungan Semakin Panas

Setelah kematian Chavez, Maduro yang merupakan wakilnya yang telah lama menjabat memenangkan kursi kepresidenan dengan selisih suara yang tipis dalam pemilihan pada 2013.

Maduro mewarisi ekonomi yang sudah menunjukkan tanda-tanda tekanan berat akibat bertahun-tahun salah urus, korupsi, dan ketergantungan berlebihan pada minyak.

Keruntuhan harga minyak global pada tahun 2014 kemudian menjerumuskan Venezuela ke dalam krisis politik, ekonomi, dan kemanusiaan yang dahsyat-salah satu yang terburuk dalam sejarah modern kawasan ini di luar perang.

Ketika ekonomi runtuh, pemerintahan Maduro semakin otoriter. Mereka secara brutal menindas protes, memenjarakan lawan politik, dan secara sistematis membongkar lembaga-lembaga demokrasi negara, yang berpuncak pada pelemahan Majelis Nasional yang dikendalikan oposisi setelah pemilihan legislatif 2015.

Krisis yang semakin dalam ini mendorong peningkatan kebijakan AS yang dramatis, beralih dari tekanan yang ditargetkan ke kampanye komprehensif yang bertujuan untuk memaksa perubahan rezim.

Sanksi Besar Pertama AS ke Venezuela

Di tengah meningkatnya protes dan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, AS memberlakukan pembatasan visa dan sanksi terhadap pejabat Venezuela.

Ini adalah titik balik, sanksi memperburuk krisis ekonomi, dan Venezuela mulai mengalami kekurangan pangan dan obat-obatan yang parah. Inflasi meroket, dan migrasi keluar negeri meningkat tajam.

Saat era pemerintahan Barrack Obama (2013-2017), respons awal dibangun berdasarkan kerangka sanksi yang ditargetkan. Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Sipil Venezuela tahun 2014 memberi wewenang kepada presiden untuk membekukan aset dan melarang visa bagi pejabat Venezuela yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan anti-demokrasi.

Dalam langkah penting pada Maret 2015, Presiden Obama mengeluarkan Perintah Eksekutif 13692 , yang menyatakan situasi Venezuela sebagai "ancaman yang tidak biasa dan luar biasa terhadap keamanan nasional dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat." Deklarasi ini memberikan kewenangan hukum yang luas untuk semua sanksi selanjutnya.

Kemudian, saat Pemerintahan Trump pertama pada 2017-2021, AS beralih dari tekanan yang ditargetkan ke kampanye "tekanan maksimum".

Ini melibatkan perluasan sanksi yang cepat, tidak hanya kepada individu, tetapi juga mencakup seluruh perekonomian Venezuela.

Langkah-langkah utama termasuk sanksi keuangan yang memutus akses pemerintah Venezuela dan perusahaan minyak negaranya, Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), dari pasar keuangan AS; larangan mata uang digital pemerintah; dan, yang paling penting, sanksi sektoral yang memblokir semua transaksi AS dengan PDVSA, bank sentral, dan sektor pertambangan emas. Pada Agustus 2019, EO 13884 secara efektif memblokir semua properti Pemerintah Venezuela di Amerika Serikat.

Pemerintahan Biden (2021-2024)mempertahankan arsitektur sanksi yang diwarisi dari masa pemerintahan Trump, tetapi mengubah pendekatan taktisnya.

Alih-alih hanya menerapkan tekanan, pemerintah menggunakan tawaran keringanan sanksi yang terbatas dan dapat dibatalkan sebagai alat tawar-menawar untuk mendorong keterlibatan pemerintah Maduro dalam negosiasi dengan oposisi Venezuela. Tujuannya adalah untuk mengamankan kondisi bagi pemilihan presiden yang bebas dan adil.

Pada Oktober 2023, AS untuk sementara mencabut sanksi-sanksi utama terhadap sektor minyak, gas, dan emas Venezuela setelah pemerintah dan oposisi menandatangani "Perjanjian Barbados".

Namun, sebagian besar pencabutan sanksi tersebut dilakukan kembali pada April 2024 setelah pemerintah memutuskan bahwa Maduro gagal memenuhi komitmen-komitmen penting, seperti mengizinkan kandidat pilihan oposisi untuk mencalonkan diri dalam pemilihan.

Komentar AS di Pemilu Venezuela

Maduro kembali terpilih menjadi presiden pada pemilu 2018 dan disebut sebagai kontroversi hingga berdampak kepada krisis politik. Kandidat-kandidat oposisi utama dilarang mencalonkan diri, yang memicu boikot pemilihan oleh sebagian besar oposisi.

Tokoh oposisi Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara, mendapatkan pengakuan dari AS dan puluhan sekutu. Washington memperluas sanksi besar-besaran terhadap sektor minyak, emas, pertambangan, dan perbankan Venezuela.

Maduro sendiri kembali terpilih menjadi presiden apda pemilu selanjutnya (2024) yang dipersengketakan melawan kandidat oposisi independen Edmundo Gonzalez. Pihak oposisi menunjukkan hasil penghitungan suara dari beberapa tempat pemungutan suara yang tampaknya menunjukkan kemenangan telak bagi Gonzalez, membantah hasil yang diumumkan oleh otoritas pemilihan yang menguntungkan Maduro. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengkritik penyelenggaraan pemilihan tersebut.

Menteri Luar Negeri AS saat itu, Antony Blinken, mengatakan ada "bukti yang sangat kuat" bahwa Gonzalez telah menang. Beberapa pemerintah sayap kiri Amerika Latin, termasuk Brasil, Meksiko, Chili, dan Kolombia, juga mempertanyakan hasil resmi tersebut dan menyerukan penghitungan ulang.

Pada akhirnya Maduro dilantik menjadi presiden Venezuela pada 10 Januari 2025 meskipun ada sengketa.

2025: Hubungan AS-Venezuela Mendidih

Pada waktu yang bersamaan, Donald Trump kembali didapuk menjadi Presiden AS. Gebrakan pertamanya yang bersinggungan dengan Venezuela adalah mencabut status perlindungan sementara (TPS) yang telah melindungi sekitar 600.000 warga Venezuela yang tinggal di AS dari deportasi.

Lebih panas lagi pada 20 februari 2025 ketika Pemerintahan Trump menetapkan geng Tren de Aragua di Venezuela sebagai "organisasi teroris asing". Trump kemudian mengklaim bahwa Tren de Aragua adalah kedok untuk Maduro, meskipun badan intelijen AS sendiri telah menyatakan bahwa mereka tidak memiliki bukti adanya hubungan antara kelompok tersebut dan kepemimpinan Venezuela.

Selang enam hari, Trump membatalkan konsesi minyak Venezuela yang diberikan oleh Biden. Bahkan Trump memberlakukan tarif 25 persen pada negara-negara yang membeli minyak dari Venezuela pada 24 Maret 2025.

Hubungan kedua negara makin panas usai AS menggandakan hadiah untuk penangkapan Maduro menjadi $50 juta, dan menyebutnya sebagai "pemimpin teroris global" dari Cartel de los Soles pada Agustus 2025.

AS pun sampai meluncurkan kampanye "anti-narkotika" maritim di Karibia dan Pasifik pada tanggal 2 September. Setidaknya 21 serangan terhadap kapal yang diduga membawa narkoba telah menewaskan lebih dari 83 orang sejak saat itu.

Ketegangan semakin mengarah terhadap benturan militer usai Trump mengkonfirmasi bahwa ia telah memberi wewenang kepada CIA untuk melakukan operasi rahasia di Venezuela pada pertengahan Oktober 2025.

Sebulan berselang, AS mengumumkan misi "Southern Spear" saat pasukan dikerahkan di dekat Amerika Selatan. AS mengerahkan kapal induk terbesar di dunia, USS Gerald R Ford, kapal perang lainnya, ribuan pasukan, dan jet tempur siluman F-35 ke Karibia pada 14-16 November 2025.

CNBC INDONESIA RESEARCH

(ras/ras)