Konsumsi BBM Subsidi Pertalite-Solar Melejit, Ini Data Terbarunya

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat penyaluran Solar subsidi hingga 30 Juni 2026 sudah mencapai 50,85% dari total kuota tahun ini. Lonjakan konsumsi tersebut terpantau meningkat setelah harga solar non-subsidi mengalami kenaikan pada Juni 2026 lalu.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas merinci bahwa realisasi penyaluran Solar Subsidi telah menyentuh angka 9,48 juta kiloliter dari total kuota yang ditetapkan pemerintah sebesar 18,64 juta kiloliter tahun 2026.

"Di mana untuk penyaluran distribusi Minyak Solar itu realisasinya mencapai 9,48 juta KL atau naik posisinya adalah tersalur 50,85% dari kuota yang ditetapkan oleh pemerintah 18,64 juta KL," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, dikutip Jumat (17/7/2026).

Selain solar, konsumsi Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau Pertalite per 30 Juni 2026 juga menunjukkan tren peningkatan. Tercatat, penyaluran Pertalite tercatat telah menyentuh angka 13,96 juta KL atau setara 47,68% dari total kuota APBN yang dipatok sebesar 29,27 juta KL.

"Sementara untuk JBKP jenis Pertalite RON 90, realisasi penyaluran mencapai 13,96 juta KL atau setara 47,68% dari kuota yang ditetapkan dalam APBN 29,27 juta KL," bebernya.

Kenaikan konsumsi tersebut dipicu oleh adanya penyesuaian harga pada jenis bahan bakar umum lainnya, seperti Pertamax dan Dex Series. Kondisi itulah yang dinilai menyebabkan beban penyaluran BBM subsidi menjadi lebih besar dalam beberapa waktu terakhir.

"Posisi kenaikan saat ini memang di sektor Solar, ini pasca kenaikan jenis bahan bakar umum baik itu Dex series dan kemudian Pertamax dan lain-lain, itu terjadi kenaikan di mana masyarakat cenderung yang semula menggunakan BBM non-subsidi beralih menjadi subsidi," lanjutnya.

Untuk mengantisipasi kuota yang menipis, BPH Migas saat ini memperkuat kerja sama pengawasan dengan pemerintah provinsi melalui 25 perjanjian kerja sama (PKS). Pihaknya juga telah memblokir ratusan ribu identitas digital yang terindikasi melakukan penyalahgunaan guna menjaga keberlanjutan stok hingga akhir tahun.

"Kita juga terus melakukan optimalisasi agar supaya distribusi BBM subsidi tepat sasaran, itu kita melakukan pemblokiran hampir 307.107 QR Code. Dan ini kontinu terus bergerak dan naik karena adanya QR Code yang diproduksi dari ilegal," tandasnya.

Senada dengan itu, PT Pertamina Patra Niaga mencatat porsi konsumsi BBM bersubsidi jenis Pertalite sudah mendominasi hingga 80% dari total konsumsi bensin (gasoline) secara nasional.

Lonjakan tersebut disinyalir dampak dari migrasi konsumen yang sebelumnya menggunakan BBM non-subsidi menjadi ke BBM bersubsidi Pertalite.

Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto menjelaskan, pergeseran konsumsi ke BBM bersubsidi tersebut memicu lonjakan permintaan Pertalite di berbagai wilayah dan mendorong perusahaan melakukan penyesuaian untuk menjaga ketersediaan stok di SPBU.

"Kalau secara komposisi perubahannya pada saat periode Januari-Mei kondisi untuk produk JBKP Pertalite secara komposisi sekitar 75%, saat ini sudah bergeser ke 80%. Jadi hampir 5% komposisi BBM gasoline itu sudah bergeser ke BBM PSO," ungkapnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Jakarta, dikutip Jumat (17/7/2026).

Pertamina mencatat bahwa permintaan masyarakat terhadap Pertamax Series mengalami penurunan dibandingkan dengan periode awal tahun. Hal itu sebanding dengan peningkatan penggunaan Pertalite.

"Dampaknya adalah saat ini produk-produk BBM JBU khususnya Pertamax series terjadi penurunan hampir 18% dibandingkan periode sebelumnya," katanya.

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]