Myanmar Lagi Krisis Usai Gempa, Pemimpin Junta Militer Malah Begini

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemimpin junta militer yang berkuasa di Myanmar, Min Aung Hlaing dijadwalkan melakukan perjalanan langka ke luar negeri untuk menghadiri sebuah KTT regional di Bangkok pada Kamis (3/4/2025). Pengumuman oleh televisi pemerintah MRTV tentang hal itu muncul di tengah krisis kemanusiaan akibat gempa bumi dahsyat yang melanda negaranya.

Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah tengah Myanmar menjadi salah satu yang terkuat dalam satu abad terakhir. Bencana ini telah menewaskan lebih dari 3.000 orang menurut data resmi yang dikutip televisi pemerintah China, CCTV, serta menyebabkan kehancuran infrastruktur, kelangkaan makanan, air bersih, dan tempat tinggal bagi jutaan warga.

Pemerintah militer mengumumkan gencatan senjata sepihak selama 20 hari untuk mendukung proses pemulihan pasca-gempa. Namun, pihak militer juga mengingatkan akan "merespons dengan tegas" jika kelompok pemberontak melakukan serangan selama periode tersebut.

Kunjungan Min Aung Hlaing ke Bangkok untuk menghadiri KTT negara-negara Asia Selatan merupakan perjalanan luar negeri yang tidak biasa. Ia selama ini dilarang menghadiri pertemuan ASEAN dan dijatuhi sanksi oleh negara-negara Barat serta menjadi subjek investigasi Mahkamah Pidana Internasional.

Beberapa analis menilai kehadiran Min Aung Hlaing di forum ini bisa dimanfaatkan untuk mencari legitimasi menjelang pemilu kontroversial Desember mendatang yang dinilai hanya akan memperkuat kekuasaan militer.

Sementara itu, organisasi kemanusiaan menyerukan agar pembatasan akses segera dicabut untuk mempercepat bantuan ke daerah terdampak. Direktur International Rescue Committee (IRC) untuk Myanmar, Mohamed Riyas, menyebut kebutuhan kemanusiaan saat ini "sangat besar".

"Bisa butuh waktu berminggu-minggu untuk benar-benar memahami skala kehancuran akibat gempa ini. Jaringan komunikasi lumpuh dan akses transportasi terganggu," kata Riyas mengutip kantor berita Reuters di Jakarta, Kamis (3/4/2025).

Menurut ia, kebutuhan mendesak saat ini meliputi layanan medis, air bersih, makanan, dan tempat tinggal sementara. Médecins Sans Frontières (MSF) memperkirakan, sekitar 500 bangunan di Mandalay telah runtuh total dan 800 lainnya mengalami kerusakan parah.

Banyak warga masih tinggal di luar ruangan dalam kondisi memprihatinkan, kekurangan air bersih, dan terancam penyakit akibat sanitasi buruk. Kondisi darurat ini diperparah dengan situasi konflik bersenjata yang masih berlangsung.

Amnesty International melaporkan bahwa militer masih melakukan serangan udara di dekat wilayah terdampak bencana. Meski menyatakan telah menghentikan serangan, Min Aung Hlaing menuduh kelompok pemberontak mencoba memanfaatkan situasi untuk melancarkan serangan baru.

Kelompok pemberontak utama Myanmar sebelumnya telah lebih dulu mengumumkan gencatan senjata demi memfasilitasi distribusi bantuan kemanusiaan. Kendati demikian, laporan dari lapangan menunjukkan adanya hambatan besar terhadap akses bantuan.

Konvoi Palang Merah China ditembaki oleh militer Myanmar karena disebut tidak memberitahu otoritas lokal saat melewati zona konflik. Meski demikian, China tetap menjadi negara pertama yang mengirimkan bantuan, termasuk tim penyelamat dan bantuan senilai 100 juta yuan atau sekitar Rp219 miliar.

Kementerian Luar Negeri China menyerukan agar semua pihak menjamin keselamatan para petugas bantuan dan memastikan jalur distribusi tetap terbuka.

Organisasi HAM seperti Human Rights Watch mendesak junta agar tidak menghalangi operasi kemanusiaan dan menyarankan para donor internasional menyalurkan bantuan melalui lembaga independen, bukan lewat otoritas militer. "Junta Myanmar tidak bisa dipercaya untuk menangani bencana berskala besar ini," ujar Deputi Direktur Asia Human Rights Watch, Bryony Lau.

Sementara itu, di Thailand yang juga terdampak gempa, korban tewas telah meningkat menjadi 22 orang. Upaya pencarian masih dilakukan di reruntuhan gedung pencakar langit di Bangkok, tempat 15 orang tewas dan 72 lainnya masih hilang.

(wur)

Next Article ICC Mau Tangkap Kepala Negara Tetangga RI, Disebut Bantai Muslim