Nelayan Curhat Sulit Dapat BBM Subsidi-Ancaman Abrasi, Ini Respons KKP

Jakarta, CNBC Indonesia - Di hadapan pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), seorang nelayan dari Pandeglang, Banten, menyuarakan langsung keluh kesah mereka terkait kondisi lahan dan sulitnya akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Keluhan ini disampaikan saat membahas rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Auditorium Tuna KKP, Jakarta, Senin (16/6/2025).

"Saya Carno, profesi saya sebagai nelayan. Saya enggak asal ngaku-ngaku profesi saya, betul saya sebagai nelayan, yang berdomisili di desa Cikiruhwetan, kecamatan Cikeusik, kabupaten Pandeglang," ucap Carno saat menyampaikan aspirasinya.

Carno mengaku mendukung penuh program Kampung Nelayan Merah Putih. Namun ia juga mengingatkan masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, terutama soal lahan di pesisir yang terus terkikis abrasi.

"Cuman di kami ada sedikit PR (pekerjaan rumah) sebetulnya kalau boleh disampaikan... Ada beberapa istilahnya tanah dalam artian bukan hak milik, tapi ditempati oleh teman-teman kami, di bibir pantai, walaupun yang tadinya agak lumayan banyak, terkikis oleh adanya gelombang," ujar Carno.

Masalah lain yang diangkat Carno adalah kesulitan nelayan kecil dalam mendapatkan BBM bersubsidi. Ia menilai proses birokrasi yang ribet membuat bantuan subsidi BBM dari pemerintah jadi tak optimal digunakan.

"Untuk BBM yang katanya subsidi itu. Kan kami para nelayan kecil itu pembelian BBM harus disertai rekomendasi ya. Cuman kalau naik level ke kapal yang 12 GT (Gross Tonnage), itu kan penanganannya sudah lain Pak. Itu pun ribetnya Masyaallah, ribet," ungkapnya.

Ia juga menyoroti kapal bantuan dari pemerintah yang justru kesulitan beroperasi karena sulit mendapatkan BBM subsidi, dan terhambat oleh administrasi yang berbelit.

"Apalagi dengan kapal-kapal bantuan yang dari pemerintah, yang dipindahtangankan itu, Masyaallah susah beli BBM-nya. Jadi percuma, pemerintah ngasih tapi kok diribetkan gitu. Banyak juga yang mangkrak, nggak sedikit Pak. Serius ini Pak," tegas dia.

Jawaban Lengkap KKP

Menanggapi hal ini, Staf Ahli Menteri KKP Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, Trian Yunanda mengatakan, KKP sudah punya pengalaman menangani masalah abrasi saat membangun kampung nelayan modern di Kabupaten Biak Numfor, Papua.

"Yang terkait dengan masalah pengikisan tanah di sana. Itu sama dulu waktu kita bangun Kampung Nelayan Modern di Biak. Itu abrasi di situ, daerah pengikisan. Kalau kita lihat sebelum dibangun, itu kelihatan sekali bahwa lahannya sudah mulai tergerus," jelas Trian dalam kesempatan yang sama.

Solusinya, kata Trian, KKP membangun revetment atau tanggul pelindung pantai yang berfungsi untuk menahan gempuran gelombang dan mencegah abrasi di sepanjang garis pantai, sekaligus jalur pedestrian (jalur pejalan kaki) agar fungsi pesisir tetap terlindungi dan kawasan jadi lebih tertata.

"Di situ kita bangun yang namanya revetment, sekaligus untuk pedestrian. Jadi disamping kita mengatasi permasalahan terkait dengan pengikisan abrasi tadi, juga kita memberikan ruang untuk pedestrian sehingga lebih indah," ujarnya.

KKP Evaluasi BBM

Sementara untuk isu BBM, KKP juga menyebut sudah melakukan terobosan di Biak, Papua dengan membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) yang bekerja sama dengan pihak swasta.

"Yang semula harganya Rp20.000 per liter di situ menjadi Rp10.000 per liter, sehingga tadi biaya produksinya menurun, pendapatan meningkat sampai di atas 100%," kata Trian.

Ia memastikan semua masukan dari nelayan akan menjadi bahan evaluasi KKP, termasuk soal pemasaran hasil tangkapan dan pengelolaan aset.

"Saya kira tadi beberapa hal yang ini menjadi masukan untuk kita, untuk kita benahi termasuk dari sisi pemasaran tadi. Syaratnya cuma satu tadi, clear and clean, karena kita juga gak mau seperti tadi bangunan yang dipakai ternyata ada permasalahan aset di situ," tegasnya.

Menurutnya, peran dinas di daerah juga sangat penting untuk memastikan legalitas lahan agar pembangunan tidak terkendala.

"Ini peran dari dinas, nanti ini sangat penting untuk memastikan hal-hal yang tadi disampaikan clear and clean yang terkait dengan aset," pungkasnya.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Bahas Pagar Laut, Titiek Soeharto Ingatkan Ini ke Menteri Trenggono