Pemerintah Siapkan Aturan Ojol Terbaru, GoTo Buka Suara

Jakarta, CNBC Indonesia - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menyatakan dukungannya terhadap inisiatif pemerintah soal aturan baru terkait ojek online (ojol).

Regulasi ini dinilai penting untuk menciptakan ekosistem yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi seluruh pelaku industri, termasuk mitra pengemudi.

Direktur Public Affairs & Communications GoTo, Ade Mulya, mengatakan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang transportasi daring merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

"Kami memandang penyusunan Peraturan Presiden ini sebagai peluang strategis untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Ade dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (30/10/2025).

Ade menegaskan, GoTo berkomitmen untuk terus meningkatkan perlindungan sosial dan kesejahteraan mitra pengemudi melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja ekonomi digital.

Sebagai contoh, GoTo telah mengimplementasikan Bonus Hari Raya (BHR) pertama kalinya tahun ini bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, sesuai arahan langsung Presiden. Program tersebut disebut menjadi bentuk penghargaan yang transparan dan berkeadilan terhadap kinerja mitra.

Selain itu, GoTo juga telah berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perhubungan dalam mendorong model perlindungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

"Dalam upaya mendorong kesejahteraan mitra, fokus utama kami adalah menjaga dan meningkatkan total pendapatan harian mitra, bukan sekadar pendapatan per trip," jelas Ade.

Menurutnya, strategi GoTo saat ini adalah menjaga pertumbuhan permintaan melalui layanan yang diminati pelanggan, termasuk opsi harga terjangkau. Hal ini diharapkan dapat turut meningkatkan total pendapatan harian mitra.

GoTo mendorong agar kebijakan yang diatur dalam Perpres tetap memberikan keseimbangan antara perlindungan bagi mitra, ruang bagi inovasi teknologi, serta daya saing bagi ekonomi nasional.

"Regulasi yang dirancang secara adaptif dan kolaboratif akan membantu menjaga fleksibilitas mitra serta memastikan perkembangan berkelanjutan sektor mobilitas digital di Indonesia," katanya.

Sebelumnya dikabarkan pemerintah tengah menyiapkan aturan baru untuk mengatur kesejahterahan pengemudi ojek online (Ojol), juga untuk menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat antar aplikator.

"Sedang dikomunikasikan semua," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ada beberapa hal yang nantinya masuk dalam aturan itu. Antara lain terkait fasilitas Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), juga ada beberapa hal teknis lainnya.

"Fasilitas kemanfaatan untuk driver yang sekarang kita sudah berikan seperti fasilitas JKK, JKM, nanti ada hal-hal teknis," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (29/10/2025).

Lebih lanjut, menurut Airlangga, tidak ada pembahasan batas tarif yang akan diatur dalam aturan itu, begitu juga dengan status kerja para mitra pengendara.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Top! GOTO Sabet Perusahaan Internet Paling Dihormati di Kawasan Asia