Penampakan 'Rumah Mewah' Kado dari Prabowo ke Warga Bantaran Rel Senen

Hunian Senen yang dibangun di atas lahan seluas 1,61 hektare kini telah siap dimanfaatkan sebagai tempat tinggal bagi masyarakat. Kawasan dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) itu memiliki 324 unit hunian yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang untuk mendukung kenyamanan penghuni. (Dok. Kementerian PKP)

Fasilitas yang tersedia di Hunian Senen meliputi toilet, mushola, dapur umum, ruang komunal, taman bermain anak, hingga area parkir. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar penghuni, tetapi juga mendukung aktivitas sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang akan menempatinya. (Dok. Kementerian PKP)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa Hunian Senen telah siap digunakan dan akan menjadi bagian dari laporan kepada Presiden. Proyek ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam program penataan kawasan permukiman sekaligus relokasi warga yang sebelumnya tinggal di bantaran rel. (Dok. Kementerian PKP)

Pembangunan Hunian Senen merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak yang terlibat dalam penyediaan hunian bagi masyarakat. Proyek yang mulai dikerjakan pada 3 April 2026 itu berhasil diselesaikan lebih cepat dari target yang ditetapkan pada 15 Juni 2026, menunjukkan efektivitas sinergi antar pemangku kepentingan dalam mempercepat program penyediaan hunian yang aman dan layak. (Dok. Kementerian PKP)

Selain memastikan kesiapan fisik bangunan, pemerintah juga menekankan pentingnya pengelolaan kawasan dan pemberdayaan masyarakat agar Hunian Senen berkembang menjadi lingkungan yang nyaman, aman, dan produktif. Pada tahap awal pemanfaatannya, penghuni tidak akan dikenakan biaya hunian maupun biaya utilitas untuk membantu proses adaptasi. Sementara itu, pendataan calon penghuni telah dilakukan dan penempatan warga akan berlangsung secara bertahap sesuai mekanisme yang telah disiapkan pemerintah dan pihak terkait. (Dok. Kementerian PKP)