Pendapatan Kelas Menengah Seret, Prabowo Harus Ringankan Pungutan

Jakarta, CNBC Indonesia - Jumlah kelas menengah yang menyusut di Indonesia dari posisi 2019 sebanyak 57,33 juta orang menjadi hanya 47,85 juta orang pada 2024 menyisakan tekanan daya beli pada tahun ini, yang tercermin dari lambatnya laju konsumsi rumah tangga.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) laju konsumsi kini tak lagi mampu tumbuh di atas 5%. Pada Kuartal II-2025 konsumsi rumah tangga tumbuh 4,97% yoy dengan kontribusi 54,25% ke PDB. Tak mengalami perubahan signifikan dari posisi kuartal I-2025 yang sebesar 4,95%, dan kuartal II-2024 sebesar 4,93%.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menjelaskan, masih terus tertekannya daya beli masyarakat kelas menengah itu disebabkan pertumbuhan pendapatan mereka teramat lambat tiap tahunnya.

"Karena kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan income yang di kelas menengah itu memang relatively terbatas pertumbuhannya," kata Andry dalam Squawk Box CNBC Indonesia, dikutip Senin (27/10/2025).

Oleh sebab itu, Andry menekankan, untuk memulihkan daya beli kelas menengah yang porsinya menurut BPS mencakup 81,49 persen dari total konsumsi masyarakat, dalam jangka pendek pemerintah harus memberikan insentif khusus, berupa pengurangan beban segala pungutan wajib mereka.

"Jadi kalau misalnya biaya-biaya yang muncul di kelas menengah bisa kemudian sebagian diberikan insentif dari pemerintah, tentu saja real income-nya dari kelas menengah di Indonesia itu akan relatif lebih baik lagi dan ini akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi," tegasnya.

Di sisi lain, dalam jangka panjang ia mengingatkan, pemerintah juga perlu fokus mempercepat penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, melalui dorongan investasi yang menggerakkan industrialisasi dan menyerap tenaga kerja tanah air.

"Jadi kita butuh investasi yang cukup besar, karena kontribusinya sekitar 30%. Nah ini perlu kemudian, bukan hanya gerakan dari pemerintah pusat saja, perlu kemudian menggandeng juga pemerintah daerah," papar Andry.

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Nasib Ekonomi RI di Tangan Pemerintah, Belanja Harus Digas!