Prabowo Kontrol Ekspor SDA 1 Pintu, Ini 10 Raksasa Eksportir Sawit RI

4 hours ago 1

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan ekspor sumber daya alam (SDA) harus dikontrol. Dengan begitu, kata dia, setiap ekspor kekayaan RI dapat diketahui tujuan dan harga maupun nilai yang dihasilkan.

Kontrol itu ditandai dengan membentuk BUMN baru, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Danantara). Rencananya, setiap ekspor SDA RI harus dilakukan 1 pintu, hanya lewat Danantara.

Saat ini, pemerintah sedang menyusun aturan pelaksana dan teknis untuk kebijakan ini. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) sedang dalam proses penyelesaian. Nantinya, kata dia, kebijakan ini akan berlaku sepenuhnya per 1 Januari 2027. Sementara, mulai 1 Juni 2026 akan dimulai masa transisi proses ekspor SDA 1 pintu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, keputusan ekspor 1 pintu itu muncul setelah Presiden Prabowo menerima laporan adanya praktik under invoicing dalam ekspor komoditas Indonesia. Modusnya dilakukan dengan menurunkan harga ekspor di dokumen resmi atau mengurangi volume barang. Hal itu diungkapkannya dalam Jogja Financial Festival 2026 di Jogja Expo Center, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (22/5/2026).

"Harganya dimainin lebih rendah dibandingkan dari harga dijual atau kadang-kadang volume diturunkan. Jadi mereka bisa dibilang sebagian diselundupkanlah. Jadi habis itu beliau nanya ke saya, coba kamu pelajari," ungkap Purbaya, dikutip Selasa (26/5/2026).

"Jadi saya periksa 10 perusahaan CPO terbesar di Indonesia. Saya random pengapalannya ke luar negeri seperti apa. Rupanya biasanya ekspor ke AS nggak langsung, mereka lewat pedagang perantara di Singapura," kata Purbaya.

Lantas, siapa saja eksportir sawit RI?

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung mengatakan, 10 perusahaan yang disebut Purbaya adalah perusahaan Top 10 yang memiliki grup bisnis terintegrasi dari hulu ke hilir. Mulai dari kebun, pabrik kelapa sawit (PKS), industri hilir, hingga trader/ eksportir, lalu anak usaha sebagai importir di negara tujuan, industri hilir di negara tersebut yang biasanya merupakan perusahaan patungan atau joint venture dengan mitra lokal.

"Sebetulnya banyak perusahaan trader/ eksportir minyak sawit dan turunananya. Semua ada daftarnya di Kemendag (Kementerian Perdagangan). 10 perusahaan eksportir sawit yang disebut Menkeu (Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa) adalah perusahaan top ten yang memiliki grup terintegrasi hulu hilir," kata Tungkot kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (26/5).

Dari data yang dia peroleh, berikut 10 perusahaan raksasa eksportir sawit RI:

* PT Eka Dura Indonesia (Astra Agro Lestari Group)
* PT Inti Indosawit Subur (Asian Agri Group)
* PT Energi Unggul Persada (KPN Corp Group)
* PT Intibenua Perkasatama (Wilmar Group)
* PT Ivo Mas Tunggal (Sinar Mas Group)
* PT Karya Indah Alam Sejahtera (Wings Group)
* PT Letawa (Astra Agro Lestari Group)
* PT Multimas Nabati Asahan (Wilmar Group)
* PT Musim Mas (Musim Mas Group)
* PT Nagamas Palm Oil Lestari (Permata Hijau Group).

Alasan Sebenarnya Kenapa Prabowo Mau Kontrol Ekspor SDA

Tungkot mengatakan, praktik misinvoicing yang mencakup under invoicing dan over voicing, baik kuantitas, kualitas, maupun harga, serta transfer pricing dalam ekspor sawit merupakan bentuk-bentuk kejahatan penyelundupan dalam perdagangan.

"Bagi Indonesia praktik misinvoicing tersebut cukup besar menurut penyelidikan pemerintah. Praktik misinvoicing merugikan negara, baik negara pengekspor maupun negara pengimpor karena kehilangan pajak ekspor atau pajak impor serta pajak penghasilan badan," ujarnya.

"Bagi Indonesia, selain misinvoicing tersebut ada lagi masalah yakni DHE tidak masuk ke sistem perekonomian kita, melainkan parkir di luar negeri," tambahnya.

Tungkot menerangkan, dengan tidak masuknya DHE ke dalam perekonomian dan berlangsung terus menerus maka berdampak pada perekonomian domestik.

"Berupa pelemahan rupiah terus menerus, suku bunga domestik yang relatif tinggi dan permanen, tidak terjadi multiplier effect di dalam negeri dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, produksi barang lebih rendah dari seharusnya, saving-investment gap, fiskal gap, dan seterusnya," paaprnya.

"Menurut Presiden inilah salah satu penyebab mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia sulit mencapai di atas 5 persen selama ini," ucap dia.

Karena itu, Tungkot mengatakan, langkah pemerintah mengontrol ekspor SDA, baik itu sawit, batu bara, maupun ferroalloy, bukan langkah mencari-cari kesalahan perusahaan-perusahaan tersebut.

"Pemerintah sedang memperbaiki penyimpangan yang telah lama terjadi. Itu bagus untuk Make Indonesia Great Again ke depan. Sebagian orang melihat seperti itu (mencari-cari kesalahan) karena kurang paham saja," kata Tungkot.

(dce/dce)

Add