Runtuhnya Integritas Pendidikan Kita

Sebulan silam, putri saya bercerita ada kawannya yang tak bisa melanjutkan kuliah karena ibunya sakit keras dan ayahnya sudah lama wafat. Kabar lainnya juga terdengar masih banyak orang tua yang tak berani memasukkan anaknya ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) karena 'takut' dengan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Kontradiksi ini seperti sebuah tamparan. Di satu sisi, gerbang kampus seakan ditutup rapat bagi mereka yang tak memiliki uang meski berotak encer. Di sisi lain, gerbang itu justru dibuka lebar-lebar lewat pintu belakang bagi mereka yang sanggup membayar 'mahar' komersialisasi pendidikan untuk masuk PTN. Keserakahan pejabat perguruan tinggi telah menggeser pendidikan dari hak fundamental menjadi komoditas ekonomi yang kotor.

Jika dilihat dari kacamata teori komunikasi publik, korupsi di institusi pendidikan ini merupakan bentuk kegagalan ethos terhadap kredibilitas dan karakter moral komunikator. Dalam perspektif komunikasi organisasi, lembaga pendidikan itu harusnya bukan sekadar pabrik memproduksi ijazah, melainkan hadir sebagai ruang pembentukan nilai (values system).

Ketika pimpinan tertinggi kampus melakukan korupsi, pesan yang terpancar ke masyarakat adalah sebuah devaluasi nilai secara masif. Di sini menunjukkan bahwa uang dan jabatan adalah segalanya, sementara kejujuran hanyalah jargon pelengkap di balik podium akademis. Miris!

Pada tahap ini juga kita menyaksikan bagaimana sistem pendidikan tinggi hari ini telah terjebak dalam formalism trap, yakni pendidikan yang hanya sibuk mengejar akreditasi, kuantitas publikasi, serta pemenuhan target administratif, namun abai menanamkan integritas spiritual dan moral. Pendidikan yang terlepas dari nilai-nilai kejujuran itu telah kehilangan esensi utamanya sebagai pencerah peradaban dan telah menjelma menjadi alat legitimasi kekuasaan semata saja.

Kritik Paulo Freire
Fenomena komersialisasi dan korupsi di pendidikan tinggi yang terjadi sekarang ini seakan menjadi relevan atas kritik dari filsuf pendidikan, Paulo Freire. Freire melontarkan kritik tajam terhadap apa yang ia sebut sebagai pendidikan gaya bank (banking concept of education). Dalam model ini, peserta didik dianggap sekadar 'wadah kosong' yang pasif untuk diisi dogma dan keterampilan teknis demi melayani kebutuhan pasar.

Ketika institusi perguruan tinggi terjebak dalam logika banking education, mahasiswa tidak lagi dididik menjadi manusia kritis (conscientization) yang peka terhadap ketimpangan sosial. Kampus terdehumanisasi menjadi mesin transaksi di mana mahasiswa membayar, kampus mentransfer gelar, dan elite kampus mengeruk keuntungan.

Lebih ironisnya lagi adalah para mahasiswa yang katanya menjadi kelompok agent of change dari kelas menengah, justru banyak yang terjebak pada pragmatisme transaksional. Contoh itu sering terdengar dari obrolan warung kopi perihal mobilisasi logistik untuk menempatkan seorang kader A di sebuah pimpinan organisasi kemahasiswaan demi maksud-maksud politik praktis jangka pendek semata.

Dalam ekosistem yang terasing dari kemanusiaan tersebut, integritas pendidikan terasa sudah mati. Pendidikan menjadi kehilangan fungsinya sebagai alat pembebasan (liberating education) sebagaimana yang digaungkan oleh Freire. Fenomena yang terjadi di dunia pendidikan Indonesia hari ini seakan sudah menjelma menjadi instrumen penindasan baru dengan meminggirkan si miskin dan memanjakan mereka yang kaya.

Berkaca pada Pendidikan Eropa Anomali pendidikan di Indonesia ini harusnya berkaca pada pengalaman dari negara maju seperti Eropa. Negara Skandinavia semacam Finlandia atau Denmark secara konsisten mendominasi papan atas Corruption Perceptions Index (CPI) oleh Transparency International dan indeks prospeksivitas global (Legatum Prosperity Index).

Di sana, integritas akademis bukan sekadar pasal di atas kertas. Pelanggaran terhadap kejujuran seperti kecurangan atau plagiarisme telah berkonsekuensi sosial dan akademis yang mematikan karier seseorang.

Pendidikan dikembangkan untuk melatih tanggung jawab pribadi dan empati sosial, bukan sekadar persaingan angka di atas kertas. Hasilnya jelas sistem yang transparan dan bersih melahirkan tata kelola publik yang efisien, inovasi tanpa hambatan patronase, serta masyarakat yang makmur.

Tentunya kita menjadi sangat malu ketika mendengar kabar Kasus dugaan pemalsuan dan fabrikasi riset oleh sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) di forum ilmiah internasional ISPPD 2026 di Kopenhagen, Denmark, pada Mei lalu.

Kini, dengan adanya penangkapan Rektor Unsoed itu harusnya bisa menjadi titik balik evaluasi total. Dunia pendidikan tinggi, khususnya PTN, negeri ini sedang tidak baik-baik saja.

Kita tentunya masih ingat bagaimana seorang menteri yang lulus sarjana dari sebuah kampus swasta di luar Jawa ternyata dengan gagahnya nyaris mendapatkan gelar doktoral dari sebuah PTN terbaik di Indonesia. Beruntung penolakan para guru besar dan publik menguat dan akhirnya sang menteri tidak langsung menyandang predikat doktoral.

Sampai di sini kita patut merenungkan sebuah pertanyaan mendasar: Siapa yang sebenarnya bersalah hingga pendidikan di Indonesia terseret ke titik seburuk ini? Apakah ini salah sistem rekrutmen pimpinan kampus yang sarat kepentingan politik? Ataukah kita sebagai masyarakat yang turut membiarkan budaya serba uang merusak institusi ilmu pengetahuan?

Ketika pimpinan perguruan tinggi yang memegang tampuk ilmu pengetahuan saja sudah berani melacurkan integritasnya demi materi, bagaimana mungkin bangsa ini bisa bermimpi untuk terbebas dari jerat korupsi?