China Mau Jajah Jepang Usai Digempur Amerika

Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah ancaman blokir dari pemerintah Amerika Serikat (AS), raksasa media sosial TikTok milik ByteDance asal China membuat keputusan besar dengan memperluas layanan e-commerce ke Jepang.

Menurut laporan Nikkei, dikutip dari Reuters, Senin (28/4/2025), TikTok akan 'menjajah' industri belanja online Jepang dalam beberapa bulan ke depan.

Raksasa China itu tengah merekrut para pedagang online untuk layanan e-commerce TikTok Ship di Jepang, menurut beberapa sumber dalam kepada Nikkei.

TikTok tidak segera merespons permintaan komentar dari Reuters.

TikTok Shop menyediakan model bisnis baru yang menggabungkan pengalaman menjajal media sosial sambil belanja online. Pengguna bisa melakukan siaran langsung (livestreaming) untuk menjual barang-barang di TikTok Shop dan menerima komisi dari penjualan.

TikTok Shop juga dikenal gemar membagi-bagikan diskon kepada para konsumen. Hal ini membuat popularitas e-commerce tersebut melambung dan bisa bersaing dengan pemain e-commerce lama.

Menurut Reuters, TikTok berupaya untuk memperluas bisnisnya di luar AS di tengah ketidakpastian nasibnya di negara Paman Sam. Pada Maret lalu, TikTok Shop diluncurkan di Prancis, Jerman, dan Italia. Upaya itu membuat TikTok Shop makin eksis di pasar Eropa.

Sementara itu, pada pekan lalu, Presiden AS Donald Trump mengatakan kesepakatan terkait nasib TikTok di negara kekuasaannya masih harus menunggu waktu lebih lama.

Trump kembali menunda keputusan nasib TikTok di AS untuk kedua kalinya. Mulanya, nasib TikTok semestinya diputuskan pada Januari 2025. Kemudian Trump menundanya hingga April 2025 dan terakhir menjadi Juni 2025.

Ia juga memberi sinyal akan mengakhiri perang tarif antara AS dan China yang mengguncang pasar global.

TikTok digunakan hampir setengah populasi AS. Pada 2024 lalu, pemerintahan yang masih dipimpin Joe Biden meloloskan aturan yang memaksa ByteDance melakukan divestasi terhadap TikTok atau terancam diblokir secara nasional di AS.

Trump kemudian memberikan ruang negosiasi saat dilantik pada Januari 2025. Hingga kini, sepertinya negosiasi masih terus berlanjut dan belum menemui titik tengah.

(fab/fab)

Next Article China Berani Bayar 3 Kali Lipat, Blokir AS Sia-sia