Daftar 10 Negara dengan Utang IMF Terbesar di Dunia, Ukraina - Mesir

Jakarta, CNBC Indonesia - Dana Moneter Internasional (IMF) kembali merilis laporan terbarunya yang merinci jumlah utang yang masih harus dibayar oleh negara-negara anggotanya. Dalam laporan yang diterbitkan untuk periode per April 2025 ini, Argentina tetap menjadi negara dengan utang terbesar kepada IMF, dengan jumlah mencapai lebih dari 40,9 miliar Special Drawing Rights (SDR).

Posisi Argentina yang berada di peringkat pertama bukanlah hal baru. Negara Amerika Selatan ini telah berkali-kali mengandalkan bantuan IMF sejak dekade 1980-an untuk mengatasi krisis utang, inflasi tinggi, dan ketidakstabilan ekonomi.

Namun, beban utang yang besar ini juga menimbulkan kekhawatiran akan ketergantungan terhadap lembaga keuangan internasional, serta tantangan dalam menjalankan reformasi ekonomi yang seringkali disyaratkan oleh IMF sebagai bagian dari program pinjaman.

Di posisi kedua, Ukraina menempati tempat yang signifikan dengan utang sebesar 14,6 SDR, menyusul konflik yang masih berlangsung dan kebutuhan akan stabilitas fiskal. Mesir menyusul di peringkat ketiga dengan utang sebesar 13,55 miliar SDR setelah menerima beberapa gelombang pinjaman IMF guna menopang cadangan devisa dan membiayai reformasi sektor energi dan pangan.

Diketahui, untuk satu SDR ke dolar AS mencapai US$$ 1,357340 per 23 April 2025. IMF menggunakan SDR atau Special Drawing Rights yang merupakan instrumen keuangan yang dapat digunakan untuk transaksi keuangan negara-negara anggotanya.

Nilai SDR sendiri sendiri merupakan gabungan dari lima mata uang, yakni dolar Amerika Serikat (AS), euro, yuan China, yen Jepang, dan poundsterling Inggris, dengan bobot yang berbeda-beda. Dolar AS, seperti biasa, menjadi yang paling besar bobotnya, disusul euro dan yuan.

Masuknya negara-negara berkembang dalam daftar peminjam terbesar menandakan ketidaksetaraan dalam arsitektur keuangan global.

Banyak pengamat menilai bahwa meskipun IMF memainkan peran penting sebagai penyelamat darurat, negara-negara penerima bantuan sering kali menghadapi tekanan dalam hal kedaulatan kebijakan ekonomi domestik. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara dukungan keuangan dan ruang kebijakan yang cukup bagi negara-negara tersebut untuk menentukan jalannya sendiri menuju pemulihan ekonomi.

Laporan terbaru ini menjadi pengingat bahwa tantangan ekonomi global masih sangat nyata, terutama bagi negara-negara berkembang yang rentan terhadap guncangan eksternal.

Ketika utang menumpuk dan komitmen reformasi harus dijalankan, pemerintah-pemerintah dunia dihadapkan pada dilema antara kebutuhan jangka pendek dan ketahanan jangka panjang. Di tengah dinamika ini, peran IMF tetap menjadi penting, namun diskusi tentang reformasi lembaga keuangan internasional dan tata kelola utang global menjadi semakin relevan untuk masa depan ekonomi dunia yang lebih adil dan berkelanjutan.

CNBC INDONESIA RESEARCH