Ekonomi Dunia Suram Usai AS-China Perang Tarif, APBN Indonesia Aman?

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono memastikan pemerintah akan terus menjaga pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) secara hati-hati, di tengah besarnya tekanan ekonomi akibat perang tarif yang makin memanas antara Amerika Serikat dengan China.

Thomas mengatakan, dalam jangka menengah, kredibilitas kebijakan fiskal akan terus menjadi komitmen pemerintah. Batasan defisit fiskal 3% akan terus berfungsi sebagai jangkar kebijakan utama pemerintah, memperkuat stabilitas makroekonomi, memperkuat kredibilitas kebijakan, dan mendukung keberlanjutan fiskal jangka panjang.

"Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga anggaran negara yang sehat sebagai instrumen penting untuk menjaga stabilitas serta mendukung transformasi ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi," tegas Thomas saat menjadi pembicara kunci dalam acara The HSBC Summit 2025, Selasa (22/4/2025).

Dalam tiga bulan pertama tahun ini, atau per akhir Maret 2025, defisit APBN masih dijaga rendah oleh pemerintah di level 0,43% terhadap PDB atau senilai Rp 104,2 triliun. Terdiri dari realisasi pendapatan negara yang sebesar Rp 516,1 triliun dan belanja negara Rp 620,3 triliun.

Angka ini menurutnya masih sesuai dengan trajektori target fiskal pada 2025 yang sebesar Rp 3.005,1 triliun untuk total pendapatan negara, Rp 3.621,3 triliun untuk belanja negara, dan Rp 616,2 triliun untuk defisit APBN dengan persentase sebesar 2,53% dari PDB.

"Dalam jangka pendek, kebijakan fiskal akan difokuskan pada upaya mempertahankan momentum program prioritas pemerintah, seperti program makanan bergizi gratis dan kooperasi desa. Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong konvergensi regional antar provinsi," tutur Thomas.

Dengan pengelolaan fiskal yang terjaga kredibilitasnya ini, Thomas meyakini, di tengah tekanan ekonomi global pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini akan tetap mencapai target di level 5,2%, yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun 7%, nilai tukar rupiah tetap di kisaran Rp 16.000/US$, dan inflasi kisaran 2,5%.

"Pemerintah telah dengan cepat beradaptasi dengan tantangan global, termasuk lonjakan ketegangan perdagangan dan volatilitas pasar baru-baru ini melalui strategi keuangan yang prudent dan berwawasan ke depan," tegasnya.

"Meskipun kondisi eksternal masih sulit diprediksi, kita terus berupaya mendukung prioritas pembangunan, menjaga keberlanjutan utang, dan terus memperkuat reformasi pengelolaan keuangan negara," ungkap Thomas.

(arj/haa)

Next Article Hashim: Anggito Abimanyu Bakal Jadi Menteri Penerimaan Negara