Kondom Hilang Buat Pening Satu Negara, Pemerintah Was-Was

Jakarta, CNBC Indonesia - Sistem keluarga berencana yang selama puluhan tahun dipuji dunia kini justru membuat Bangladesh pening. Negara berpenduduk sekitar 170 juta jiwa itu mengalami krisis kontrasepsi parah setelah stok kondom hingga pil KB di berbagai klinik pemerintah habis selama berbulan-bulan.

Kondisi ini memicu kekhawatiran pemerintah. Terutama soal meningkatnya kehamilan tidak direncanakan di salah satu negara terpadat di dunia tersebut.

Perlu diketahui, selama ini Bangladesh dikenal sukses menekan angka kelahiran lewat program keluarga berencana agresif sejak 1970-an. Pemerintah mengerahkan petugas lapangan untuk mendatangi rumah warga membawa kondom, pil KB, hingga edukasi soal jarak kelahiran.

Namun kini sistem tersebut goyah akibat masalah pengadaan dan gangguan administrasi. Hal ini membuat stok alat kontrasepsi menipis di hampir sepertiga distrik di negara itu.

"Kami tidak memiliki persediaan kondom selama empat hingga lima bulan terakhir," kata petugas keluarga berencana di Kompleks Kesehatan Savar Upazila Dhaka, Ahmed Bin Sultan, seperti dikutip AFP, Rabu (13/5/2026).

"Kami terus meminta warga membeli sendiri di apotek," tambahnya.

Klinik pemerintah yang selama ini menyediakan layanan KB gratis bagi masyarakat miskin kini kesulitan beroperasi normal. Bin Sultan mengatakan ia harus melayani sekitar 100 ribu penduduk di Savar, kawasan padat pekerja industri garmen.

Data pemerintah Bangladesh pada Mei menunjukkan kondom, pil KB oral, pil kontrasepsi darurat, IUD, hingga kontrasepsi suntik tidak tersedia di sekitar sepertiga dari 64 distrik di negara tersebut. Sementara stok di wilayah lain juga mulai menipis.

Pakar kesehatan masyarakat Be-Nazir Ahmed menyebut krisis ini merupakan buntut buruk salah urus pemerintah. Ia menilai masalah tidak hanya terjadi pada kontrasepsi, tetapi juga layanan kesehatan lain.

"Wabah campak, kekurangan vaksin rabies, dan sekarang krisis komoditas keluarga berencana adalah hasil dari salah urus," katanya.

Bangladesh sendiri tengah menghadapi wabah campak yang telah menewaskan sekitar 400 anak sejak pertengahan Maret. Para peneliti memperingatkan krisis kontrasepsi dapat membalikkan kemajuan pengendalian populasi yang dibangun selama puluhan tahun.

Pada 1975, tingkat kesuburan total Bangladesh mencapai 6,3 anak per perempuan. Angka itu turun menjadi 3,0 dalam 30 tahun dan menyentuh 2,3 pada 2022. Namun kini kembali naik menjadi 2,4 berdasarkan data PBB.

Pejabat pemerintah menyebut keterlambatan pengadaan alat kontrasepsi semakin parah setelah gejolak politik 2024 yang menggulingkan pemerintahan otokratis negara tersebut. Sumber pemerintah itu menyebut ada "kemunduran administratif".

"Kami gagal mendapatkan komoditas pengendalian kelahiran pada 2024 karena kemunduran administratif," ujar seorang pejabat senior yang enggan disebutkan namanya.

"Dari 2024 hingga 2026, kami juga gagal meyakinkan pemerintah bahwa kekurangan ini sudah berada di level kritis," tambahnya.

(tfa/sef)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]