Menteri LH Ungkap Alasan Proyek Sampah Jadi Listrik di 33 Kota RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan alasan di balik keputusan pemerintah mendorong proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau Waste to Energy (WTE) di 33 kota di Indonesia.

Proyek tersebut didesain menjadi solusi bagi daerah-daerah yang menghadapi masalah timbulan sampah dalam jumlah besar.

Hanif menjelaskan bahwa proyek tersebut mengacu pada amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 tahun 2025 yang menargetkan penyelesaian masalah sampah di 33 kabupaten/kota. Kriteria utamanya adalah daerah yang memiliki volume sampah harian di atas 1.000 ton atau berada dalam kawasan aglomerasi padat.

"Pada prinsipnya, Waste to Energy merupakan Peraturan Presiden Nomor 109 yang mengamanatkan kepada daerah-daerah yang memiliki tumpukan sampah besar di atas 1.000 ton per hari atau aglomerasinya," ujar Hanif dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Kendati demikian, Hanif mengakui bahwa teknologi WTE merupakan metode pengolahan sampah yang paling mahal. Belanja modal atau Capital Expenditure (Capex) untuk satu unit PLTSa bisa menelan biaya hingga Rp 3 triliun, dengan biaya operasional (Operational Expenditure/Opex) mencapai Rp 1 triliun.

"Jadi untuk itu memang ini hanya jalan keluar pada daerah-daerah yang memang timbulan sampahnya cukup sangat signifikan, sehingga tidak diarahkan kepada daerah-daerah dengan timbulan kecil karena operasionalnya relatif cukup mahal," tegasnya.

Saat ini sudah teridentifikasi 10 kawasan aglomerasi dari 26 kabupaten/kota yang memiliki potensi sampah besar untuk dikelola melalui skema WTE. Hal itu pun telah disampaikan kepada Menko Pangan dan ditindaklanjuti oleh oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

10 aglomerasi tersebut terhitung memiliki total potensi sampah yang bisa dikelola mencapai 10.000 ton per hari. Target penyelesaiannya pada tahun 2027.

"Penanganannya seluruhnya sesuai dengan dalam Perpres tersebut ditangani oleh Danantara dengan dana investasi yang beberapa kali rapat dalam sidang kabinet paripurna juga disampaikan bahwa dananya sudah sangat cukup siap untuk membangun 10 unit Waste to Energy," tandasnya.

Ada empat aglomerasi yang telah masuk proses lelang oleh BPI Danantara yakni Denpasar Raya, Yogyakarta Raya, Bogor Raya, dan Kota Bekasi.

Sayangnya, dua aglomerasi terbesar, yakni Daerah Khusus Jakarta dan Bandung Raya, justru belum siap mengimplementasikan proyek WTE tersebut. Padahal, potensi timbulan sampah di kedua wilayah tersebut sangat masif, masing-masing mencapai 8.000 ton dan 5.000 ton per hari.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]