Suahasil Resmi Jadi Menkeu, Ada 6 Pekerjaan Berat Menanti

Jakarta, CNBC Indonesia - Tongkat komando Kementerian Keuangan kembali berpindah tangan. Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru di Istana pada Senin (14/9/2026).

Suahasil menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang menduduki posisi tersebut selama satu tahun. Pergantian berlangsung ketika tahun anggaran 2026 telah berjalan lebih dari delapan bulan dan pemerintah tengah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 bersama DPR.

Suahasil sendiri bukanlah sosok baru di Kementerian Keuangan. Ia sebelumnya menjabat sebagai wakil menteri keuangan sejak 2019 atau sejak era Presiden Joko Widodo periode kedua.

Pengalaman panjang tersebut membuat Suahasil tidak asing dengan kondisi fiskal yang kini berada di bawah kendalinya. Namun, ia akan langsung berhadapan dengan sejumlah pekerjaan yang menunggu untuk diselesaikan.

Mulai dari mengejar target penerimaan pajak, menjaga defisit APBN, mengelola utang, hingga memastikan Transfer ke Daerah tetap berjalan. Dengan tujuan besar menjaga kredibilitas fiskal dan memastikan dukungan untuk program prioritas pemerintah.

1. Mengejar Target Pendapatan Pajak

Salah satu pekerjaan yang akan dihadapi tak lain dan tak bukan ialah mengejar penerimaan pajak.

Sebagai informasi, penerimaan pajak hingga Juli 2026 telah mencapai Rp1.224,3 triliun atau mengalami pertumbuhan 23,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jumlah tersebut setara dengan 51,9% dari target penerimaan pajak dalam APBN 2026 yang mencapai Rp2.357,7 triliun.

Artinya, masih ada target yang harus capai sekitar Rp1.133,4 triliun yang harus dikumpulkan dalam lima bulan terakhir sebelum menutup tahun ini.

Sebelumnya, pemerintah sempat memperkirakan penerimaan pajak sepanjang 2026 hanya mencapai Rp2.310,8 triliun atau kurang Rp46,9 triliun dibawah targt APBN.

Penerimaan dari pajak tentu akan mengalami banyak dinamika, apalagi di tengah kondisi global yang tengah dipenuhi ketidakpastian akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Kondisi ini membuat dunia usaha serta konsumsi masyarakat semakin berat kedepannya, membuat penerimaan pajak pun akan cukup menantang.

Sewaktu dipimpin Purbaya, peningkatan penerimaan akan ditempuh melalui perluasan basis pajak, penguatan kepatuhan, serta perbaikan administrasi dan sistem perpajakan tanpa menaikkan tarif.

Suahasil kini akan menentukan bagaimana strategi tersebut dijalankan. Pekerjaannya bukan hanya mengejar penerimaan dalam beberapa bulan tersisa, tetapi juga menjaga agar upaya pengumpulan pajak tidak mengganggu kegiatan usaha dan daya beli masyarakat di tengah gelojak dunia saat ini.

2. Mengelola Program-Program: Mulai dari SAL Hingga Kopdes

Suahasil juga mewarisi kebijakan penempatan dana pemerintah yang bersumber dari Saldo Anggaran Lebih atau SAL di bank-bank milik negara.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu program utama Purbaya selama menjabat Menteri Keuangan. Dana yang sebelumnya tersimpan di Bank Indonesia dipindahkan ke perbankan untuk menambah likuiditas dan mendorong penyaluran kredit.

Jumlah dana pemerintah yang ditempatkan di bank-bank BUMN direncanakan mencapai hampir Rp400 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp200 triliun telah dipastikan tetap berada di perbankan hingga Juli 2027.

Sementara itu, Rp100 triliun ditempatkan hingga akhir 2026 dan sekitar Rp100 triliun lainnya bersifat dinamis sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan kas pemerintah.

Penempatan dana tersebut dirancang untuk menurunkan biaya dana perbankan sehingga bank memiliki ruang lebih besar untuk menyalurkan kredit dengan bunga yang lebih rendah.

Namun, dana tersebut tetap merupakan kas pemerintah. Kementerian Keuangan harus memperhitungkan kebutuhan pembiayaan belanja, kondisi likuiditas, waktu penarikan dana, serta koordinasinya dengan kebijakan moneter Bank Indonesia.

Kepastian mengenai kelanjutan program tersebut akan menjadi salah satu hal yang dinantikan setelah pergantian menteri. Terutama karena penarikan dana secara mendadak dapat mempengaruhi likuiditas perbankan, sedangkan penempatan terlalu besar juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan kas pemerintah.

Program lain yang memiliki hubungan erat dengan Kementerian Keuangan adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Kopdes Merah Putih.

Program tersebut tidak hanya membutuhkan pembentukan badan hukum dan pembangunan gerai. Di belakangnya terdapat skema pembiayaan yang melibatkan perbankan, penempatan dana pemerintah, Transfer ke Daerah, dan Dana Desa.

Pagu Dana Desa pada 2026 mencapai Rp60,57 triliun. Sebanyak 58,03% atau Rp34,57 triliun dari jumlah tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Kopdes Merah Putih.

Berdasarkan PMK Nomor 15 Tahun 2026, pembangunan gerai, gudang, dan kelengkapan Kopdes dapat dibiayai hingga Rp3 miliar per unit. Pembiayaan dikenakan bunga 6% per tahun dengan tenor enam tahun dan masa tenggang pembayaran pokok hingga 12 bulan.

Angsurannya dapat dibayarkan melalui penyaluran DAU, DBH, atau Dana Desa, sedangkan fasilitas yang dibangun menjadi aset pemerintah daerah atau desa.

Skema tersebut membuat Kementerian Keuangan memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran pembiayaan dan penyaluran dananya.

3. Menjaga Defisit APBN

Salah satu pekerjaan yang cukup penting adalah bagaimana menjaga defisit APBN terhadap PDB bisa dijaga di bawah batasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, yakni di 3% PDB.

Sebagaimana diketahui, sejak awal 2026, pasar keuangan domestik sempat di buat bergejolak akibat kekhawatiran yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat global mulai dari Moody's hingga Fitch yang menyoroti posisi defisit APBN di realisasi 2025 yang mencapai 2,92% atau hampir menyentuh batas UU.

Meskipun, defisit APBN hingga akhir Juli 2026 tercatat sebesar Rp235,6 triliun atau 0,91% dari PDB yang mana masih cukup jauh dari batasan.

Namun, realisasi defisit biasanya meningkat pada semester II karena belanja kementerian dan lembaga, transfer ke daerah, subsidi, kompensasi, serta berbagai program pemerintah mulai dipercepat.

Pemerintah memperkirakan defisit sepanjang 2026 dapat mencapai 2,85% PDB. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan target awal APBN sebesar 2,68% PDB, tetapi masih berada di bawah batas maksimal 3%.

Pergerakan harga minyak dunia yang telah menembus US$100 per barel juga menambah faktor yang perlu diperhitungkan. Kenaikan harga minyak dapat mempengaruhi belanja subsidi dan kompensasi energi, sementara pelemahan rupiah berpotensi menambah biaya belanja yang menggunakan valuta asing.

4. Pengelolaan Utang

Pengelolaan utang menjadi pekerjaan lain yang langsung menanti Suahasil. Terlebih, besarnya kebutuhan pembiayaan pemerintah kini berhadapan dengan tren kenaikan imbal hasil obligasi.

Posisi utang pemerintah mencapai Rp10.293,69 triliun pada akhir Juni 2026 atau setara dengan 41,26% PDB. Jumlahnya bertambah Rp373,27 triliun hanya dalam tiga bulan.

Sebagian besar utang tersebut berbentuk Surat Berharga Negara (SBN), yakni Rp8.966,79 triliun atau 87,11%. Sisanya sebesar Rp1.326,90 triliun berasal dari pinjaman.

Rasio utang Indonesia memang masih berada di bawah batas maksimal 60% PDB. Namun, biaya untuk memperoleh pembiayaan baru mulai meningkat seiring kenaikan yield di pasar obligasi.

Juga di tengah kewajiban pembayaran bunga utang pemerintah yang terus membesar. Outlooknya pada 2026 bahkan mencapai Rp582,2 triliun.

5. Transfer ke Daerah

Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) tengah menjadi persoalan bagi sejumlah pemerintah daerah.

Alokasi TKD dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun, turun sekitar Rp226,9 triliun atau 24,7% dibandingkan pagu awal APBN 2025 sebesar Rp919,9 triliun. Pemerintah menjelaskan sebagian anggaran dialihkan menjadi belanja kementerian dan lembaga yang programnya tetap dijalankan di daerah.

Namun, pengurangan tersebut membuat sejumlah daerah harus menyesuaikan kembali APBD. Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah yang kecil menghadapi tekanan lebih besar karena belanja pegawai, pelayanan publik, dan pembangunan masih bergantung pada transfer pemerintah pusat.

Purbaya sebelumnya sudah mengakui adanya daerah yang berpotensi mengalami kesulitan keuangan. Kementerian Keuangan bahkan menyiapkan tambahan dana apabila hasil pemantauan menunjukkan kegiatan pemerintahan daerah tidak dapat berjalan.

Hingga 14 September 2026, realisasi TKD mencapai Rp485,54 triliun atau 73,38% dari pagu berjalan sebesar Rp661,67 triliun. Untuk 2027, pemerintah mengusulkan alokasinya naik menjadi Rp735 triliun.

Ke depan, pengganti purbaya ini juga menghadapi pekerjaan menjaga kesehatan APBN pusat sekaligus merespons kesulitan daerah yang kehilangan sebagian ruang fiskalnya akibat penurunan TKD.

6. Konsolidasi Usai Perombakan Besar Kemenkeu

Menkeu baru nantinya akan menghadapi pekerjaan rumah untuk konsolidasi internal.

Apalagi, di Kemenkeu sendiri baru ada perombakan ratusan pejabat hanya empat hari sebelum dirinya dilantik. Tepatnya pada Kamis (10/9/2026), Purbaya melantik jajaran Pejabat Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional, hingga pejabat unit organisasi non-eselon. Khusus pada tingkat eselon III, sekitar 350 pejabat dilantik.

Pelantikan dilakukan untuk mendorong Kementerian Keuangan terus beradaptasi, memperkuat penerimaan, meningkatkan efektivitas belanja, dan menjaga disiplin fiskal.

Susunan pejabat yang baru membuat Suahasil perlu membangun kembali ritme koordinasi di bawah kepemimpinannya. Ia juga harus memastikan proses penyesuaian tidak mengganggu pelayanan dan jalannya APBN.

Konsolidasi tersebut perlu disertai dengan kelanjutan reformasi birokrasi, penguatan integritas, dan komunikasi internal.

Suahasil juga perlu memahami berbagai persoalan yang selama ini hadapi pegawai Kemenkeu agar dapat mengetahui bagian apa dalam organisasi yang perlu diperbaiki.

CNBC INDONESIA RESEARCH 

[email protected]

(evw/evw)