Transformasi ESDM: Bahlil Dorong Investasi dan Energi Berkeadilan

Jakarta, CNBC Indonesia - Tidak terasa sudah satu tahun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjalankan amanah dan tanggung jawab di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dalam kurun waktu tersebut, kebijakan energi nasional mengalami transformasi yang cukup signifikan.

Asal tahu saja, sektor ESDM dahulu identik dengan dominasi segelintir pemain besar. Namun, kini kondisinya mulai berubah lantaran ruang bagi rakyat untuk ikut mengelola dan menikmati hasil bumi Tanah Air semakin terbuka.

Sejumlah kebijakan dari Kementerian ESDM lahir dengan semangat yang sama yaitu berpihak pada rakyat. Kebijakan ini terlihat dari program sumur masyarakat, tambang pro-rakyat, listrik desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), BBM untuk nelayan kecil, hingga transisi energi berkeadilan. Semua kebijakan ini ditujukan untuk menegakkan kedaulatan energi dan pemerataan ekonomi nasional yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Sumber daya alam kita yang begitu besar harus kita kelola sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, serta untuk kesejahteraan rakyat kita. Ini yang terkait dengan Pasal 33 UUD 1945," kata Bahlil dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (20/10/2025).

Salah satu kebijakan penting Kementerian ESDM adalah program Listrik Desa dan BPBL. Melalui program ini, pemerintah terus memperluas akses listrik hingga ke pelosok negeri. Bahkan, Menteri Bahlil beberapa kali turun langsung ke lapangan guna memastikan jaringan listrik benar-benar sampai ke rumah warga setempat.

Bahlil pun tidak ingin ada anak Indonesia yang terpaksa belajar dalam kegelapan, seperti masa kecilnya dulu. Alhasil, ia begitu berambisi menyukseskan program tersebut.

"Upaya menyediakan akses desa belum berlistrik ini dapat menjadi peluang bagi investor untuk menanamkan investasinya bersama pemerintah untuk mewujudkan energi berkeadilan," imbuh Bahlil.

Transformasi juga terlihat di sektor pertambangan. Dengan adanya penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025, pemerintah membuka kesempatan bagi koperasi, UMKM, dan organisasi keagamaan untuk ikut mengelola tambang. Langkah ini menandai perubahan besar, mengingat rakyat kini bukan hanya penonton, melainkan juga bagian dari pengelolaan sumber daya alam.

"Yang selalu menjadi arahan Presiden bahwa sumber daya alam kita, tambang kita, dalam pengelolaannya, jangan kita habiskan sekaligus. Kita harus ingat bahwa ada generasi kita berikutnya. Yang kita harus lakukan dengan baik, dengan lingkungan yang baik, dengan proses-proses yang memenuhi kaidah aturan yang berlaku," jelas Bahlil.

Lebih jauh, Kementerian ESDM bersikap tegas terhadap setiap pelanggaran. Tercatat ada ratusan izin pertambangan dibekukan karena tak memenuhi kewajiban jaminan reklamasi (Jamrek). Sementara itu, aktivitas tambang ilegal ditindak tegas melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM yang bekerja sama dengan lembaga dan aparat penegak hukum.

Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Bahlil juga melanjutkan kebijakan BBM Satu Harga serta BBM untuk nelayan kecil agar para nelayan dapat melaut tanpa terbebani biaya tinggi.

Adapun di sektor migas, Kementerian ESDM mengaktifkan kembali sumur-sumur tua dan melibatkan masyarakat sekitar secara langsung melalui tata kelola sumur rakyat yang lebih baik. Selain membantu meningkatkan produksi minyak dalam negeri, kebijakan ini juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi warga sekitar.

Pada akhirnya, perjalanan satu tahun Bahlil di Kementerian ESDM menandai arah baru sektor energi nasional yang lebih inklusif, lebih adil, dan lebih berpihak pada rakyat. Program-program yang dijalani Kementerian ESDM bukan hanya soal infrastruktur atau produksi, melainkan juga tentang keadilan sosial dan kemandirian bangsa yang tentu menjadi cita-cita besar yang kini mulai diwujudkan satu demi satu.

(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ada Proyek Listrik Raksasa, Siap-Siap 1,7 Juta Lowongan Kerja Dibuka