Trump Rusak Demokrasi, Warga Amerika Tak Lagi Percaya Pemilu?

Jakarta, CNBC Indonesia - Donald Trump lagi-lagi menjadi sorotan dalam politik Amerika Serikat. Sejumlah gebrakannya meruntuhkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi Amerika Serikat.

Polarisasi yang makin tajam, tuduhan kecurangan, hingga intervensi politik terhadap proses pemilu membuat publik semakin ragu terhadap integritas sistem.

Amerika Serikat bahkan diyakini tengah menghadapi ancaman serius terhadap demokrasi menjelang pemilu sela 3 November mendatang. Bukan hanya potensi kekalahan Partai Republik, tetapi juga runtuhnya kepercayaan publik terhadap sistem pemilu yang selama ini menjadi fondasi negara tersebut.

Model prakiraan terbaru The Economist menunjukkan Partai Demokrat hampir pasti merebut DPR dan bahkan berpeluang mengambil alih Senat.

Hasil ini mengejutkan karena peta persaingan sebenarnya lebih menguntungkan Partai Republik. Namun tingginya penolakan publik terhadap Donald Trump disebut menjadi faktor utama yang menekan elektabilitas partainya.

Di saat yang sama, polarisasi politik di AS semakin tajam. Kedua kubu saling menuduh lawan berbuat curang. Klaim palsu soal pemilu 2020 yang "dicuri", campur tangan terhadap mekanisme pemilu, hingga praktik gerrymandering membuat banyak warga kehilangan keyakinan bahwa pemilu berlangsung adil.

Sejumlah analis menilai risiko terbesar bukanlah pencurian suara secara langsung, melainkan kerusakan legitimasi hasil pemilu. Jika pihak kalah menolak menerima hasil, maka potensi krisis politik akan semakin besar. Dalam sistem demokrasi, penerimaan atas kekalahan sama pentingnya dengan kemenangan itu sendiri.

Trump juga disebut mencoba memperluas pengaruh pemerintah federal atas administrasi pemilu, yang secara tradisional dikelola negara bagian. Langkah itu dinilai berpotensi inkonstitusional dan memicu kekhawatiran baru soal independensi proses pemilu.

Di lapangan, ketegangan juga meningkat. Kelompok loyalis Make America Great Again (MAGA) disebut mendorong pengawasan agresif di TPS hingga usulan pengerahan aparat imigrasi ke lokasi pemungutan suara.

Meski kemungkinan ditolak pengadilan, wacana ini dinilai cukup untuk menimbulkan rasa takut dan menekan partisipasi pemilih di wilayah tertentu.

Setelah pemungutan suara, ancaman gugatan hukum massal juga membayangi. Pada pemilu 2020, pengadilan menolak berbagai gugatan kubu Trump. Namun jika pola serupa kembali terjadi, proses hukum panjang berpotensi memperdalam ketidakpercayaan masyarakat.

Meski begitu, sistem pemilu AS dinilai masih memiliki daya tahan kuat karena dikelola secara terdesentralisasi oleh negara bagian dan pejabat lokal. Struktur ini membatasi kemampuan pemerintah pusat untuk mengendalikan hasil pemilu secara langsung.

Masalah terbesar kini adalah runtuhnya kepercayaan publik. Hanya 25% pemilih yang yakin pemilu sela akan bebas gangguan. Mayoritas pendukung kedua partai menganggap lawan terlalu ekstrem, dan hanya 10% warga yang menilai kedua partai jujur serta etis. Bagi negara yang kerap mengklaim diri sebagai mercusuar demokrasi dunia, kondisi ini menjadi alarm serius.

Berikut 5 langkah Trump yang menggambarkan bagaimana hal itu terjadi.

1. Mengklaim Pemilu Dicuri dan Mendelegitimasi Lawan Politik

Trump terus menggaungkan narasi bahwa pemilu 2020 dicurangi. Klaim yang tidak terbukti ini berkontribusi langsung pada turunnya kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

Ia juga secara konsisten menyebut lawan sebagai tidak jujur atau bahkan pengkhianat. Akibatnya, kedua kubu politik di AS kini saling memandang satu sama lain sebagai pihak yang curang.

2. Ikut Campur dalam Sistem Pemilu

Berbagai upaya dilakukan untuk menggeser pengelolaan pemilu dari negara bagian ke pemerintah federal. Padahal, konstitusi AS menetapkan bahwa pemilu dikelola oleh negara bagian, sehingga langkah ini memicu kekhawatiran akan sentralisasi kekuasaan.

Ini adalah pola klasik seorang Trump. Ia mengidentifikasi masalah berupa menurunnya kepercayaan publik (yang sebagian juga dipicu oleh narasinya sendiri) lalu menawarkan solusi yang justru berpotensi memperburuk keadaan karena memperluas kekuasaannya.

Lebih jauh, solusi tersebut juga dinilai bertentangan dengan konstitusi Amerika Serikat, sehingga besar kemungkinan akan ditolak oleh pengadilan.

3. Intervensi di Hari Pemungutan Suara

Jika tidak dapat mengubah aturan, Trump dinilai masih memiliki celah untuk mengganggu proses pemilu langsung pada hari pemungutan suara.

Sebuah usulan muncul dari pendukungnya untuk mengerahkan agen ICE (aparat imigrasi AS) ke tempat pemungutan suara guna mencegah pemilih ilegal. Pengerahan ini tidak berdasar dan melanggar hukum, karena sebetulnya praktik pemilih ilegal tersebut sangat jarang terjadi. Sikap pemerintah yang cenderung ambigu terhadap ide ini turut menambah kekhawatiran.

Lebih jauh, potensi intervensi ini dapat diarahkan ke wilayah basis lawan politik, di mana intimidasi terhadap pemilih (terutama kelompok minoritas) dapat menekan partisipasi.

4. Mengandalkan Gugatan Hukum untuk Memperpanjang Konflik

Setelah pemilu, gugatan hukum menjadi strategi yang terus digunakan. Meskipun sering gagal di pengadilan, proses ini memperpanjang ketidakpastian dan memperkuat narasi bahwa hasil pemilu dipermasalahkan.

Hal ini pernah dilakukan pada 2020. Saat itu, seluruh gugatan ditolak oleh pengadilan, menunjukkan bahwa sistem peradilan masih berfungsi dengan baik.

Meski begitu, kelompok pendukung Trump dikenal agresif dalam litigasi dan memiliki sumber daya finansial yang besar. Di sisi lain, sikap tidak mengakui kekalahan semakin menguat, sehingga gugatan hukum menjadi alat untuk mempertahankan narasi tersebut.

5. Membingkai Pemilu sebagai Pertarungan Eksistensial

Trump secara konsisten meragukan niat baik dan kejujuran siapa pun yang menjadi lawannya, tanpa memandang afiliasi politik.

Narasi ini kemudian diperkuat dengan cara ia menggambarkan setiap pemilu sebagai pertarungan hidup-mati, bahkan nyaris seperti situasi "kiamat politik". Narasi ini membuat kekalahan sulit diterima dan memperdalam polarisasi.

Berbeda dengan politisi lain yang sekadar menyebut pemilu sebagai momen penting, Trump menaikkan tensi dengan membingkai setiap kontestasi sebagai ancaman eksistensial.

(mae/mae)

Add as a preferred
source on Google