Alasan Trenggono Wajibkan Kapal Ikan Pasang VMS, Sentil Keras-Ucap Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono buka suara merespons aksi protes nelayan menolak kewajiban pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) pada kapal. Bagi nelayan, kebijakan ini dianggap menambah beban biaya di tengah tekanan operasional dan pungutan yang sudah ada.

Di hadapan Komisi IV DPR RI, Trenggono menjelaskan, VMS justru tidak ditujukan untuk nelayan kecil. Dia pun mengeluarkan sentilan keras kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan nelayan kecil.

"Nelayan kecil tidak diwajibkan menggunakan VMS. Dan bahkan kita sedang merancang agar apabila PNBP ini kita bisa dapatkan dengan baik dari para pelaku usaha itu kita bisa berikan bantuan kepada mereka pasang VMS," kata Trenggono dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI, Selasa (22/4/2025).

"Yang saya heran dan saya aneh mereka bisa keberatan dan itu membahana sedemikian rupa mengatasnamakan nelayan kecil. Nelayan kecil gak pernah protes masalah VMS, gak ada, tapi kalau mereka diajak, mungkin," ucapnya.

Trenggono menekankan, penggunaan VMS bukan hanya untuk kepentingan pemerintah, tapi juga sangat bermanfaat bagi para pemilik kapal. Di antaranya adalah untuk keselamatan di laut dan pemantauan aktivitas kapal.

"Fungsi VMS juga sekaligus me-rescue bila terjadi kecelakaan di laut, misalnya kapal kena badai itu kalau ada VMS bisa terdeteksi, di daerah mana kita bisa langsung rescue," jelasnya.

"Mobilitas kapal itu dimonitor dia kemana saja, jangan sampai dia melanggar wilayah lalu juga melakukan transhipment," lanjut Trenggono.

Ia juga menekankan pentingnya VMS dalam mendukung data produksi perikanan nasional. "VMS sangat penting untuk kita bisa mengetahui sebenarnya produksi ikan kita sejumlah 7,4 juta ton per tahun itu berapa persen akurasinya," ungkapnya.

Bagi Trenggono, VMS adalah alat penting yang semestinya bisa dipenuhi oleh para pemilik kapal.

"Karena VMS ini banyak keuntungannya dan VMS itu adalah (untuk) pengusaha, jadi kalau orang bisa bikin kapal, VMS cuma Rp5 juta harusnya bisa dan juga buat kepentingan pemilik kapal," terang dia.

Dia pun menegaskan, pemerintah tidak lepas tangan soal nelayan kecil. Kapal-kapal dengan kapasitas kecil bahkan akan dibantu penuh.

"Udahlah yang nelayan cuma 5 GT (Gross Tonnage), 10 GT itu kita berikan karena dia tidak mempekerjakan orang, itu kita berikan gratis, kapalnya bahkan kita berikan gratis," ucapnya.

Ditemui usai Raker, Trenggono mengatakan alokasi anggaran untuk pengadaan VMS gratis bagi nelayan kecil masih dalam bentuk usulan. Namun, ia memastikan nelayan kecil dengan kapal 10 GT ke bawah nantinya akan diberikan VMS gratis dari pemerintah.

"Iya, gratis. (Alokasi anggarannya) belum, lagi diusulkan. Kita usulkan dulu. (VMS gratis akan diberikan) ke nelayan kecil dengan kapal 10 GT ke bawah," tandas Trenggono.

(dce)

Next Article Video: Nelayan Buka Suara Soal Tanggul di Utara Tangerang