Jakarta, CNBC Indonesia - Kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN hingga akhir Maret 2025 mengalami pemburukan bila dibandingkan dengan kondisi per akhir Maret 2024.
Pada tiga bulan pertama tahun ini, APBN membukukan defisit Rp 104,2 triliun atau setara 0,43% dari produk domestik bruto (PDB). Periode yang sama tahun lalu masih surplus Rp 8,07 triliun, setara 0,04% dari PDB.
Tapi, penting dicatat desain defisit APBN 2025 atau pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memang lebih dalam dibanding APBN 2024.
Defisit APBN pada tahun ini senilai Rp 616,2 triliun atau 2,53% dari PDB. Sedangkan pada tahun anggaran 2024, desain defisitnya Rp 522,83 triliun atau setara 2,29% dari PDB.
Meski kondisi defisit tersebut mengalami pemburukan pada kuartal I-2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, pengelolaan defisit APBN akan sesuai target yang telah ditetapkan pada tahun ini.
"Jadi jangan khawatir, tidak jebol APBN nya," kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Sri Mulyani mengatakan target defisit APBN 2025 akan tetap dijaga di kisaran 2,5% terhadap produk domestik bruto (PDB), meskipun program pembangunan Presiden Prabowo masif.
Menurutnya defisit itu akan terus terjaga dengan realisasi belanja negara sesuai target Rp 3.621,3 triliun dan pendapatan negara Rp 3.005,1 triliun.
"Jadi program bapak presiden ada di dalam ruang APBN yang sudah ada. Pembangunan desa, termasuk koperasi desa ada di APBN, lalu Danantara yang diestabilish termasuk penggunaan dividennya itu sudah kita perhitungkan," tegas Sri Mulyani.
Defisit APBN per Maret 2025 itu berasal dari pendapatan negara yang baru senilai Rp 516,1 triliun atau 17,2% dari target tahun ini Rp 3.005,1 triliun, dan belanja negara Rp 620,3 triliun atau 17,1% dari target Rp 3.621,3 triliun.
Pendapatan negara itu sendiri terdiri dari realisasi Penerimaan Perpajakan yang sebesar Rp 400,1 triliun, atau setara 16,1% dari target 2025 Rp 2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 115,9 triliun atau 22,6% dari target Rp 513,6 triliun.
Sedangkan penerimaan perpajakan yang berasal dari Penerimaan Pajak sebesar Rp 322,6 triliun per akhir Maret 2025 atau 14,7% dari target Rp 2.189,3 triliun, serta Kepabeanan dan Cukai Rp 77,5 triliun, setara 25,7% dari target Rp 301,6 triliun.
Adapun belanja negara yang sudah senilai Rp 620,3 triliun berasal dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp 413,2 triliun, atau 15,3% dari target Rp 2.701,4 triliun, dan Transfer Ke Daerah Rp 207,1 triliun, 22,5% dari target Rp 919,9 triliun.
Detail dari Belanja Pemerintah Pusat itu terdiri dari realisasi Belanja K/L yang sudah sebesar Rp 196,1 triliun atau 16,9% dari pagu Rp 1.160,1 triliun, dan Belanja non-K/L Rp 217,1 triliun, setara 14,1% dari target Rp 1.541,4 triliun.
Meskipun realisasi pendapatan dan belanja negara itu telah menyebabkan defisit sebesar Rp 104,2 triliun, keseimbangan primer masih mampu membukukan surplus Rp 17,5 triliun atau minus 27,7% dari target defisit keseimbangan primer Rp 63,3 triliun tahun ini.
(arj/mij)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Sri Mulyani: Jangan Khawatir, APBN RI Tidak Akan Jebol
Next Article Penampakan Barang Ilegal Rp 49 M yang Disikat Sri Mulyani Cs
