Dorong Transisi Energi Prorakyat ESDM Percepat Pengembangan PLTSa

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempercepat langkah transisi energi yang prorakyat dan ramah lingkungan. Upaya ini dijalankan untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto tentang percepatan transisi energi dan penguatan ketahanan energi nasional.

Program konkret dilakukan melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) atau waste to energy (WtE/PLTSa), teknologi Refuse Derived Fuel (RDF), pengolahan biogas, serta pemanfaatan biomassa. Langkah ini tidak hanya mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, termasuk penyediaan lapangan kerja dan pengelolaan limbah bernilai tambah.

Pemerintah menegaskan bahwa seluruh program energi baru dan terbarukan disusun agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat tanpa menambah beban biaya. Program PLTSa menjadi salah satu prioritas karena mampu mengubah sampah menjadi listrik sekaligus mengatasi permasalahan lingkungan. Selain itu, proyek ini juga memberikan kontribusi pada sektor tenaga kerja dan ekonomi daerah.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, penyempurnaan dari Perpres Nomor 35 Tahun 2018, pemerintah memastikan bahwa kenaikan harga listrik dari PLTSa akan ditopang oleh mekanisme subsidi agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Hingga saat ini, dua PLTSa telah beroperasi di Surabaya dan Solo, dengan total kapasitas terpasang sebesar 36,47 megawatt (MW). Dengan adanya aturan baru, pemerintah menargetkan percepatan pembangunan PLTSa di berbagai daerah untuk membantu mengatasi persoalan sampah yang mendesak sekaligus meningkatkan bauran energi bersih nasional.

Selain PLTSa, RDF juga menjadi fokus dalam substitusi bahan bakar fosil. Teknologi ini mengolah sampah non-organik menjadi bahan bakar pengganti batu bara yang digunakan oleh industri semen dan pembangkit listrik. RDF dapat memperpanjang usia TPA, mengurangi emisi karbon, serta menekan biaya energi jika koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan masyarakat berjalan optimal.

Di pedesaan, biogas menjadi sumber energi bersih yang dekat dengan aktivitas masyarakat. Limbah pertanian dan peternakan dimanfaatkan menjadi bahan bakar untuk kebutuhan rumah tangga. Program biogas berkontribusi terhadap penghematan biaya, peningkatan sanitasi lingkungan, serta penurunan emisi gas rumah kaca.

Kementerian ESDM terus memperluas pembangunan instalasi biogas berbasis komunitas. Untuk memperkuat ekosistem bisnisnya, ESDM telah mempublikasikan Perizinan Bahan Bakar Biogas (Biometana) dengan KBLI 35203 pada akhir 2023 sebagai bentuk kepastian hukum dan teknis bagi pelaku usaha. Hingga September 2025, pemanfaatan biogas langsung telah mencapai 71,5 juta meter kubik, menandakan peningkatan signifikan terhadap konsumsi energi bersih nasional.

Pemanfaatan biomassa juga menjadi prioritas dalam diversifikasi energi. Limbah pertanian, perkebunan, dan kehutanan diubah menjadi bahan bakar ramah lingkungan seperti pelet kayu. Program ini memperkuat ketahanan energi nasional dan meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha kecil.

Seluruh program ini dijalankan dengan prinsip transisi energi yang adil, inklusif, dan prorakyat. Kementerian ESDM menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku industri, dan masyarakat agar manfaatnya terasa luas di seluruh wilayah. Energi tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga fondasi kesejahteraan dan pelestarian lingkungan.

Arah kebijakan energi nasional ke depan memastikan bahwa transisi menuju energi bersih tidak menambah beban masyarakat. Subsidi PLTSa, dukungan perizinan biometana, dan integrasi pelaku usaha lokal menjadi bagian dari strategi pemerintah agar manfaat ekonomi dan lingkungan berjalan beriringan.

(rah/rah)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: ABB's Strategy to Drive Indonesia's Energy Transition