INSW Naik Kelas! Tak Cuma Ekspor-Impor, Kini Awasi Barang Domestik

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mempercepat integrasi layanan perdagangan dan logistik nasional melalui penguatan Indonesia National Single Window (INSW).

Langkah ini dilakukan untuk memangkas hambatan birokrasi, memperkuat pengawasan ekspor-impor, sekaligus mendukung implementasi tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) strategis dan penguatan logistik nasional.

Dalam Rapat Koordinasi Dewan Pengarah INSW I Tahun 2026 yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pemerintah mengevaluasi capaian digitalisasi layanan perdagangan sekaligus membahas sejumlah agenda strategis yang akan menjadi fokus pada tahun ini.

Kepala Lembaga National Single Window (LNSW) Oza Olavia mengatakan pengembangan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) kini tidak lagi hanya mencakup proses ekspor dan impor dari tahap pra-kedatangan hingga pasca-cargo clearance. Sistem tersebut juga telah diperluas untuk mendukung pergerakan barang di dalam negeri.

"Pengembangan SINSW saat ini tidak hanya mencakup proses pre-arrival hingga post-cargo clearance, tetapi juga telah diperluas untuk mendukung pergerakan barang dalam lingkup domestik," kata Oza dalam keterangan resmi, Rabu (9/9/2026).

Sejumlah layanan yang terintegrasi dalam ekosistem INSW menunjukkan perkembangan signifikan. Sistem Nasional Neraca Komoditas kini mencakup delapan komoditas pangan dan 13 komoditas migas. Sementara itu, layanan Single Submission (SSm) Perizinan telah menerbitkan 36.022 izin hingga 31 Agustus 2026.

Di sektor logistik, layanan SSm Pabean-Karantina telah diterapkan di 23 pelabuhan dengan tingkat utilisasi mencapai 100%. Adapun layanan SSm Ekspor telah digunakan di 41 pelabuhan dan 21 bandara di seluruh Indonesia.

Pemerintah juga mencatat peningkatan kepatuhan pelaporan pengangkutan barang antarpulau setelah integrasi layanan pengangkutan barang dilakukan secara mandatori di 46 pelabuhan. Hingga Agustus 2026, jumlah dokumen Pemberitahuan Antarpulau Barang (PAB) mencapai 74.091 dokumen, melonjak tajam dibandingkan 28.790 dokumen sepanjang 2025.

Selain mendukung layanan ekspor-impor, INSW kini juga menjadi tulang punggung pengawasan tata niaga komoditas melalui Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Antarkementerian/Lembaga (SIMBARA) serta integrasi layanan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Tak hanya di dalam negeri, pengembangan INSW juga diperluas melalui kerja sama single window lintas negara. Pemerintah telah melakukan pertukaran data Surat Keterangan Asal elektronik (e-SKA) dengan sejumlah negara mitra dan mengintegrasikan sertifikat Tariff Rate Quota (TRQ) dengan Australia.

Dalam rapat tersebut, pemerintah juga menyoroti penguatan Indonesia Single Risk Management (ISRM), sistem yang mengintegrasikan informasi dan profil risiko pelaku usaha dalam layanan perizinan serta pengawasan ekspor-impor lintas kementerian dan lembaga.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan penguatan ISRM menjadi salah satu agenda penting karena merupakan bagian dari implementasi Trade Facilitation Agreement (TFA) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sekaligus mendukung agenda pencegahan korupsi.

"Saat ini ada tujuh kementerian/lembaga yang aktif terlibat dalam menerapkan ISRM. Kami mohon agar keseluruhan kementerian/lembaga bisa menerapkan ISRM menjadi profil risiko yang digunakan kementerian/lembaga," kata Susiwijono.

Ia juga mengungkapkan bahwa LNSW telah menandatangani kerja sama dengan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) dalam pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung tata kelola ekspor komoditas SDA strategis.

Selain itu, pemerintah tengah mendorong implementasi Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada Juli lalu. Regulasi tersebut menjadi landasan baru untuk memperkuat konektivitas, digitalisasi layanan logistik, serta meningkatkan daya saing sektor logistik nasional.

Menurut Susiwijono, seluruh layanan yang telah dibangun dalam ekosistem INSW perlu dimanfaatkan secara maksimal dan didukung oleh seluruh kementerian serta lembaga terkait agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh dunia usaha dan perekonomian nasional.

"Mudah-mudahan semuanya dapat kita laksanakan dan akan bermanfaat besar untuk perekonomian kita," ujarnya.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]