Kelas Menengah RI Tertekan, Ekonomi Syariah Bisa Menjadi Penyelamat?

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Indonesia sedang menghadapi sebuah paradoks ekonomi yang menarik sekaligus mengkhawatirkan. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi nasional masih bertahan di kisaran 5 persen. Pemerintah juga terus membanggakan berbagai proyek strategis nasional, hilirisasi industri, hingga optimisme menuju Indonesia Emas 2045. Namun, di sisi lain, kelompok yang selama ini menjadi tulang punggung konsumsi domestik justru mengalami tekanan yang semakin berat, yaitu masyarakat kelas menengah.

Mereka bukan kelompok miskin yang menerima berbagai bantuan sosial. Mereka juga bukan kelompok kaya yang memiliki bantalan aset dan investasi yang besar. Kelas menengah berada di tengah-tengah, menjadi mesin konsumsi, pembayar pajak terbesar, sekaligus kelompok yang paling rentan mengalami penurunan status ekonomi saat terjadi guncangan.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai indikator menunjukkan bahwa kelas menengah Indonesia sedang menghadapi tekanan yang serius. Pendapatan riil yang stagnan, kenaikan biaya hidup, mahalnya pendidikan dan kesehatan, ketidakpastian pekerjaan akibat digitalisasi, hingga meningkatnya beban utang rumah tangga menjadi kombinasi yang menggerus daya tahan kelompok ini.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah ekonomi syariah dapat menjadi salah satu solusi? Dapatkah sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan pemerataan ini menjadi "penyelamat" bagi kelas menengah Indonesia yang sedang tertekan?

Ketika berbicara mengenai kelas menengah, sebenarnya kita sedang berbicara tentang fondasi utama ekonomi Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2024 kelompok kelas menengah dan calon kelas menengah mencapai 66,35 persen dari total populasi Indonesia.

Lebih penting lagi, kelompok ini menyumbang sekitar 81,49 persen dari total konsumsi rumah tangga nasional. Artinya, sebagian besar roda ekonomi Indonesia digerakkan oleh belanja kelompok ini. Karena itu, ketika kelas menengah mengalami tekanan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh rumah tangga itu sendiri, tetapi juga oleh perekonomian secara keseluruhan.

Masalahnya, tren yang terjadi justru menunjukkan penyusutan jumlah kelas menengah. Data terbaru justru menunjukkan jumlah kelas menengah di Indonesia turun dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi sekitar 46,7 juta orang pada 2025. Sebaliknya, kelompok "aspiring middle class" atau menuju kelas menengah meningkat menjadi sekitar 142 juta orang.

Sekilas angka tersebut mungkin tidak terlihat mengkhawatirkan. Namun, jika dicermati lebih dalam, fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat yang sebelumnya berada dalam kategori kelas menengah mengalami penurunan daya ekonomi dan bergeser ke kelompok yang lebih rentan.

Laporan Reuters bahkan mencatat bahwa proporsi kelas menengah Indonesia turun dari sekitar 21,5 persen dari populasi pada 2019 menjadi sekitar 17,1 persen pada 2024. Fenomena ini menjadi ancaman serius karena konsumsi rumah tangga selama ini merupakan kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Jika konsumsi melemah, pertumbuhan ekonomi juga akan kehilangan tenaga penggeraknya.

Terdapat beberapa faktor utama yang menjelaskan kondisi ini. Pertama, lapangan kerja berkualitas tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan kebutuhan tenaga kerja. Indonesia memang berhasil menciptakan jutaan lapangan kerja. Namun, sebagian besar pekerjaan baru berada di sektor informal atau memiliki produktivitas yang rendah.

Banyak lulusan perguruan tinggi akhirnya bekerja di sektor yang tidak sesuai dengan kompetensi mereka. Akibatnya, kenaikan tingkat pendidikan tidak selalu diikuti oleh peningkatan pendapatan. Fenomena ini menghasilkan apa yang sering disebut sebagai "educated middle class trap". Seseorang memiliki gelar sarjana, tetapi pendapatannya tidak cukup untuk mempertahankan gaya hidup kelas menengah.

Kedua, biaya hidup meningkat lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan. Harga rumah terus naik. Biaya pendidikan semakin mahal. Pengeluaran kesehatan meningkat. Di sisi lain, kenaikan gaji sering kali tidak mampu mengejar kenaikan biaya hidup.

Kondisi ini membuat ruang fiskal rumah tangga kelas menengah semakin sempit. Jika dahulu mereka memiliki ruang untuk menabung dan berinvestasi, kini sebagian besar pendapatan mereka habis untuk memenuhi kebutuhan rutin.

Ketiga, fenomena "downtrading". Berbagai survei menunjukkan bahwa kelas menengah mulai mengubah perilaku konsumsi. Mereka tetap datang ke pusat perbelanjaan, tetapi lebih selektif dalam memilih barang. Mereka mencari alternatif yang lebih murah, membeli dalam jumlah lebih sedikit, dan lebih sensitif terhadap harga. Fenomena ini merupakan sinyal klasik akan melemahnya daya beli.

Keempat, meningkatnya kerentanan finansial. Banyak rumah tangga kelas menengah hidup dari gaji ke gaji. Ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, sakit, atau kebutuhan mendadak lainnya, mereka tidak memiliki cadangan dana yang memadai. Akibatnya, sebagian memilih menggunakan pinjaman konsumtif, termasuk pinjaman online, yang justru memperburuk kondisi keuangan mereka.

Tekanan terhadap kelas menengah juga menunjukkan adanya persoalan yang lebih struktural. Selama dua dekade terakhir, ekonomi Indonesia tumbuh dengan cukup stabil. Namun, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya menghasilkan transformasi ekonomi yang mampu menciptakan pekerjaan formal berkualitas tinggi dalam jumlah besar.

Banyak ekonom menilai bahwa deindustrialisasi prematur merupakan salah satu penyebab utama. Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB terus menurun, sementara pertumbuhan lebih banyak didorong oleh sektor komoditas dan jasa berproduktivitas rendah.

Padahal secara historis, kelas menengah yang kuat selalu lahir dari industrialisasi yang menciptakan pekerjaan formal dengan upah yang layak. Tanpa penciptaan pekerjaan produktif secara masif, kelas menengah akan sulit berkembang. Di sinilah ekonomi syariah mulai menarik untuk dibahas.

Banyak orang memahami ekonomi syariah hanya sebatas bank syariah, zakat, atau label halal. Padahal hakikat ekonomi syariah jauh lebih luas. Ekonomi syariah dibangun di atas tiga prinsip utama, yaitu keadilan dalam distribusi, aktivitas ekonomi berbasis sektor riil, dan larangan eksploitasi serta spekulasi berlebihan. Prinsip-prinsip tersebut sebenarnya sangat relevan dengan masalah yang dihadapi kelas menengah saat ini.

Ketika ekonomi modern semakin didominasi oleh aktivitas spekulatif dan ketimpangan distribusi pendapatan, ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang lebih inklusif. Bukan sekadar menciptakan pertumbuhan, tetapi juga memastikan hasil pertumbuhan tersebut dapat dinikmati secara lebih merata.

Salah satu tekanan terbesar bagi kelas menengah adalah tingginya biaya pembiayaan. Mulai dari kredit rumah, kendaraan, pendidikan, hingga modal usaha. Dalam teori, sistem pembiayaan syariah menawarkan hubungan yang lebih adil melalui prinsip bagi hasil dan pembiayaan berbasis aset.

Memang dalam praktiknya, industri perbankan syariah Indonesia masih banyak menggunakan skema murabahah yang secara ekonomi sering kali mirip dengan kredit konvensional. Namun, arah pengembangannya tetap menjanjikan.

Saat ini aset keuangan syariah Indonesia telah mencapai sekitar Rp3.100 triliun pada 2025, tumbuh sekitar 8,61 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa sektor ini semakin dipercaya oleh masyarakat. Jika inovasi produk terus berkembang, pembiayaan syariah berpotensi menjadi alternatif yang lebih sehat bagi kelas menengah, terutama untuk pembiayaan rumah, pendidikan, dan pengembangan usaha produktif.

Selama ini zakat sering dipandang sebagai instrumen untuk membantu kelompok miskin. Padahal dampaknya jauh lebih luas. Ketika dikelola secara produktif, zakat dapat membantu mencegah kelompok rentan jatuh ke jurang kemiskinan.

Banyak keluarga kelas menengah yang sebenarnya hanya berjarak satu guncangan ekonomi dari kemiskinan. Kehilangan pekerjaan, sakit berat, atau kebangkrutan usaha dapat membuat mereka turun kelas dengan cepat.

Dalam konteks ini, ekosistem zakat yang kuat dapat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang melengkapi program pemerintah. Apalagi, potensi zakat nasional masih sangat besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.

Masalah lain yang membebani kelas menengah adalah tingginya biaya pendidikan dan kesehatan. Di sinilah konsep wakaf produktif memiliki relevansi yang sangat besar. Bayangkan jika aset wakaf dapat digunakan untuk membangun sekolah berkualitas, rumah sakit modern, pusat riset, atau hunian yang terjangkau. Maka biaya yang selama ini menjadi beban utama bagi kelas menengah dapat ditekan secara signifikan.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa institusi wakaf pernah menjadi pilar utama penyediaan layanan publik selama berabad-abad. Sayangnya, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal di Indonesia.

Ekonomi syariah juga memiliki keunggulan dalam mendorong kewirausahaan. Prinsip kemitraan dan bagi hasil memungkinkan risiko usaha ditanggung bersama. Bagi kelas menengah yang ingin membangun usaha tetapi terkendala modal, skema seperti musyarakah dan mudharabah sebenarnya dapat menjadi solusi yang menarik.

Lebih jauh lagi, berkembangnya industri halal membuka peluang ekonomi baru. Mulai dari makanan halal, fesyen muslim, farmasi halal, kosmetik halal, pariwisata halal, hingga ekonomi digital syariah. Sektor-sektor tersebut dapat menjadi sumber pertumbuhan baru yang mampu menyerap tenaga kerja terdidik dan memperluas basis kelas menengah.

Meski memiliki potensi besar, kita juga harus realistis. Ekonomi syariah bukanlah solusi instan. Ada kecenderungan sebagian pihak yang menganggap bahwa dengan memperluas industri syariah, seluruh persoalan ekonomi akan selesai.

Pandangan tersebut tentu terlalu sederhana. Masalah utama kelas menengah di Indonesia tetap bersifat struktural. Lapangan kerja berkualitas harus diperbanyak. Produktivitas tenaga kerja harus ditingkatkan. Investasi manufaktur harus diperkuat. Pendidikan harus lebih relevan dengan kebutuhan industri.

Tanpa perbaikan fundamental tersebut, ekonomi syariah hanya akan menjadi pelengkap, bukan solusi utama. Selain itu, industri keuangan syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat, pangsa pasar yang relatif kecil, keterbatasan inovasi produk, serta efisiensi yang belum optimal. Karena itu, reformasi internal ekonomi syariah juga menjadi kebutuhan yang mendesak.

Kondisi yang dibutuhkan Indonesia saat ini bukan sekadar memperbesar jumlah kelas menengah, tetapi juga menciptakan kelas menengah yang tangguh. Kelas menengah yang memiliki pekerjaan produktif. Kelas menengah yang mampu menabung. Kelas menengah yang memiliki akses ke pendidikan berkualitas. Kelas menengah yang memiliki perlindungan sosial yang memadai. Kelas menengah yang mampu berinvestasi dan membangun usaha.

Dalam konteks tersebut, ekonomi syariah menawarkan seperangkat instrumen yang dapat membantu mewujudkannya. Bank syariah dapat memperluas akses terhadap pembiayaan yang sehat. Zakat dapat memperkuat perlindungan sosial. Wakaf produktif dapat menekan biaya hidup. Industri halal dapat menciptakan lapangan kerja baru. Sementara itu, prinsip keadilan distributif dapat menjadi koreksi terhadap model pertumbuhan yang terlalu terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Menyusutnya kelas menengah bukan sekadar angka statistik, melainkan peringatan bahwa fondasi konsumsi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang menghadapi tekanan. Jika tren ini terus berlanjut, target untuk menjadi negara maju pada 2045 akan semakin sulit dicapai. Sebab tidak ada negara maju tanpa kelas menengah yang kuat.

Di sinilah ekonomi syariah menemukan relevansinya. Bukan sebagai pengganti sistem ekonomi nasional, melainkan sebagai mitra transformasi yang menawarkan prinsip keadilan, inklusivitas, dan keberlanjutan. Pertanyaannya bukan lagi apakah ekonomi syariah dapat menjadi penyelamat bagi kelas menengah. Pertanyaan yang lebih tepat adalah seberapa serius kita menjadikan ekonomi syariah sebagai instrumen pembangunan yang benar-benar berpihak pada penguatan kelas menengah?

Jika dikelola dengan baik, jawabannya cukup optimistis. Ekonomi syariah mungkin tidak mampu menyelesaikan seluruh persoalan kelas menengah di Indonesia. Namun, ia dapat menjadi salah satu pilar penting untuk memastikan bahwa jutaan keluarga Indonesia tidak sekadar bertahan, melainkan kembali naik kelas dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih adil dan berkelanjutan.

(miq/miq)

Add as a preferred
source on Google