Pemerintah Jadi Batasi Konsumsi BBM Pertalite? Ini Kata Bahlil

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah kini tengah mengkaji penerapan kebijakan penyaluran subsidi energi tepat sasaran. Salah satu rencana yang akan diterapkan yaitu mengenai pembatasan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya jenis Pertalite.

Lantas, bagaimana progres rencana kebijakan tersebut?

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, mobil Toyota Avanza dan jenis semacamnya yang memiliki kapasitas tangki bahan bakar sekitar 50 liter, dapat menempuh perjalanan sepanjang 200 km hingga 300 km.

Maka menurutnya, pembelian harian Pertalite untuk mobil pribadi sebesar 50 liter per hari itu sudah cukup.

Namun demikian, Bahlil mengakui bahwa saat ini banyak masyarakat yang mulai melakukan peralihan, dari menggunakan BBM non subsidi seperti Pertamax (RON 92) menjadi BBM bersubsidi.

Ia tidak mempermasalahkan praktik tersebut, namun mengimbau agar konsumsi Pertalite diprioritaskan kepada masyarakat kelas bawah.

"Tapi mbok saya mengimbau kepada Saudara-Saudara kita yang mampu, yang apa ya, mobilnya yang bagus, ya kita harus pakai perasaan, lah. Masa kita harus ambil hak subsidi untuk saudara-saudara kita yang berhak gitu lho," kata Bahlil kepada wartawan selepas acara InTechSea 2026, Four Seasons Hotel Jakarta, Senin (14/9/2026).

Seperti diketahui, pemerintah sedang mematangkan data masyarakat yang berhak menggunakan barang subsidi negara berdasarkan desil.

Bahlil mengatakan, subsidi yang diberikan negara melalui BBM dan LPG harus disalurkan tepat sasaran. Pemantapan data itulah yang saat ini tengah didorong oleh pemerintah agar rencana pengetatan pengguna BBM dan LPG subsidi disalurkan benar-benar tepat sasaran.

"Itu masih di-exercise, karena apa? kita ingin subsidi itu harus tepat sasaran. Nah salah satu cara untuk membuat tepat sasaran data kita harus valid. Nah desil-nya ini yang kita lagi mengecek terus jangan sampai harapan kita baik tapi ternyata dalam implementasinya karena datanya yang tidak valid membuat sesuatu yang tidak sesuai harapan kita," ungkapnya saat ditemui beberapa waktu lalu di Gedung DPR RI, Jakarta.

Data Lonjakan Konsumsi BBM Pertalite

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas sempat membeberkan, penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan (JBKP) atau Pertalite per 30 Juni 2026 mengalami tren peningkatan.

Penyaluran Pertalite tercatat telah menyentuh angka 13,96 juta kilo liter (kl) atau setara 47,68% dari total kuota APBN yang dipatok sebesar 29,27 juta kl.

"Sementara untuk JBKP jenis Pertalite RON 90, realisasi penyaluran mencapai 13,96 juta kl atau setara 47,68% dari kuota yang ditetapkan dalam APBN 29,27 juta kl," bebernya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, dikutip Senin (20/7/2026).

Kenaikan konsumsi tersebut dipicu oleh adanya penyesuaian harga pada jenis bahan bakar umum lainnya, seperti Pertamax dan Dex Series. Kondisi itulah yang dinilai menyebabkan beban penyaluran BBM subsidi menjadi lebih besar dalam beberapa waktu terakhir.

Untuk mengantisipasi kuota yang menipis, BPH Migas saat ini memperkuat kerja sama pengawasan dengan pemerintah provinsi melalui 25 perjanjian kerja sama (PKS). Pihaknya juga telah memblokir ratusan ribu identitas digital yang terindikasi melakukan penyalahgunaan guna menjaga keberlanjutan stok hingga akhir tahun.

"Kita juga terus melakukan optimalisasi agar supaya distribusi BBM subsidi tepat sasaran, itu kita melakukan pemblokiran hampir 307.107 QR Code. Dan ini kontinu terus bergerak dan naik karena adanya QR Code yang diproduksi dari ilegal," tandasnya.

Senada dengan itu, PT Pertamina Patra Niaga mencatat porsi konsumsi BBM bersubsidi jenis Pertalite sudah mendominasi hingga 80% dari total konsumsi bensin (gasoline) secara nasional.

Lonjakan tersebut disinyalir dampak dari migrasi konsumen yang sebelumnya menggunakan BBM non-subsidi menjadi ke BBM bersubsidi Pertalite.

Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto menjelaskan, pergeseran konsumsi ke BBM bersubsidi tersebut memicu lonjakan permintaan Pertalite di berbagai wilayah dan mendorong perusahaan melakukan penyesuaian untuk menjaga ketersediaan stok di SPBU.

"Kalau secara komposisi perubahannya pada saat periode Januari-Mei kondisi untuk produk JBKP Pertalite secara komposisi sekitar 75%, saat ini sudah bergeser ke 80%. Jadi hampir 5% komposisi BBM gasoline itu sudah bergeser ke BBM PSO," ungkapnya.

Pertamina mencatat bahwa permintaan masyarakat terhadap Pertamax Series mengalami penurunan dibandingkan dengan periode awal tahun. Hal itu sebanding dengan peningkatan penggunaan Pertalite.

"Dampaknya adalah saat ini produk-produk BBM JBU khususnya Pertamax series terjadi penurunan hampir 18% dibandingkan periode sebelumnya," katanya.

(wia) [Gambas:Video CNBC]