Pendaftaran Internet 100 Mbps Dibuka, Pendapatan Negara Melonjak

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 2026 akan mengalami kenaikan dibandingkan tahun ini.

"Kalau target PNBP ini memang terjadi kenaikan dari tahun 2025 ke tahun 2026," ujar Sekretaris Jenderal Komdigi, Ismail, dalam acara Ngopi Bareng di Kantor Komdigi, Jumat (19/9/2025).

Ismail menjelaskan bahwa ada tiga sumber utama PNBP di Komdigi, yakni dari spektrum frekuensi radio, jasa telekomunikasi yang melekat pada pendapatan usaha para pelaku bisnis, serta Badan Layanan Umum (BLU) Universal Service Obligation (USO).

Menurutnya, tambahan penerimaan ini terutama diperoleh dari hasil lelang spektrum baru yang dilaksanakan pemerintah. Sebagai informasi, Komdigi baru membuka lelang frekuensi 1,4 GHz yang memiliki rentang 1432 MHz hingga 1512 MHz dengan lebar 80 MHz.

Adapun pemanfaatannya untuk penyelenggaraan internet cepat 100Mbps dan juga menyediakan harga layanan yang lebih murah. Pendaftaran lelang frekuensi 1,4 GHz ini diikuti oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi seperti PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT XLSMART Telecom Sejahtera, dan PT Indosat Tbk.

Selain frekuensi 1,4 GHz, Komdigi juga pada tahun ini berencana melelang 2 frekuensi lain. Masing-masing 700 MHz dan 26 GHz. 

Secara total, PNBP Komdigi pada 2026 diproyeksikan mencapai sekitar Rp25 triliun, dengan mayoritas kontribusi berasal dari spektrum frekuensi.

"Totalnya kita Rp 25 triliun kalau dari tiga sumber tadi. Tapi yang untuk spektrum itu di kisaran Rp 22 triliun jadinya untuk tahun 2026," jelasnya.

Kenaikan target ini melanjutkan tren positif kinerja PNBP Komdigi pada 2025. Pada kuartal I tahun ini, Komdigi tercatat sebagai penyumbang terbesar PNBP di antara seluruh kementerian dan lembaga (K/L). Dari total PNBP K/L sebesar Rp29,7 triliun, Komdigi memberikan kontribusi Rp3,25 triliun atau 10,9 persen.

Capaian tersebut bahkan melampaui kementerian besar lainnya seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub) maupun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

"PNBP K/L adalah Rp29,7 Triliun, 71,7 persennya ada di 10 kementerian ini. Jadi cukup besar kontribusinya. Ini memperlihatkan betapa pentingnya peran K/L dalam konteks PNBP kita," kata Plh Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Suahasil Nazara, dalam ketarangan pers Komdigi.

Adapun realisasi PNBP per 31 Maret 2025 telah mencapai Rp115,9 triliun atau 22,6 persen dari target APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp513,6 triliun.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Raksasa Data Center RI Beroperasi Juni 2025, Ini Dampaknya ke Warga RI