Pengusaha Teriak Dipalak Ormas, Awas RI Kena Malapetaka Menakutkan Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Tindakan premanisme ormas kepada dunia usaha serta masyarakat luas menimbulkan kekhawatiran. Banyak pelaku usaha yang ketakutan untuk berusaha karena khawatir dipalak oleh tindakan premanisme ormas ini.

"Gangguan ini karena pemerintah tidak tegas ke ormas. Ini bisa menjadi ancaman untuk investasi yang ada di Indonesia karena mereka menjadi tidak nyaman," kata Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti kepada CNBC Indonesia, Rabu (30/4/2025).

Apalagi belakangan mulai banyak pabrik di industry padat karya yang tutup, diantaranya tekstil. Hal ini menimbulkan masalah baru yakni pengangguran.

Karena kesulitan mencari pekerjaan baru dan terhimpitnya ekonomi, diduga sebagian masyarakat mencari jalan pintas yakni bergabung dengan ormas. Namun, Esther menilai bergabungnya sebagian masyarakat ke dalam ormas karena memang faktor lain.

"Kalau ini bukan karena sulit ekonomi. Memang ada orang orang yang punya passion di ormas," ucap Esther.

Pemerintah dan aparat penegak hukum harus bertindak cepat untuk menghentikan praktik pemerasan ini. Jika tidak, maka investor bakal lebih memilih negara lain dibandingkan Indonesia.

"Tapi kondisi ini jika dibiarkan maka akan banyak pabrik hengkang dari Indonesia kemudian lay off tenaga kerja bertambah sehingga ini membuat lebih banyak pengangguran di Indonesia," sebut Esther.

Sementara itu pengamat property Aleviery Akbar menyebut bahwa kehadiran ormas bisa membuat investor tidak nyaman, termasuk pada kasus pembangunan mobil listrik BYD di Subang. Selain itu juga akan menambah biaya dari pelaku usaha yang akhirnya biaya tersebut bisa membebani konsumen atau masyarakat.

"Terkait premanisme pada pembangunan di sektor properti sebenarnya bukan hal yang baru sudah lama berlangsung tapi menjadi viral karena menyangkut pabrik besar Kendaraan Listrik di Subang. Biaya ekonomi yang ditanggung karena tindakan Ormas atau Premanisme ini agak sulit untuk diperkirakan tapi jelas sangat menganggu ekosistem investasi di Indonesia," kata Aleviery.

Sebelumnya, sejumlah pengusaha mengaku resah karena tindakan premanisme ormas seperti meminta Tunjangan Hari Raya (THR) hingga jatah proyek. Mereka adalah Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani, Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga, Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani, Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Banten Syaiful Bahri, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ian Syarief, hingga Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Banten Syaiful Bahri .

(fys/wur)

Next Article Pengusaha Leasing Resah, Bongkar Modus Aksi Preman Oknum Ormas