Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia memastikan tidak akan memprotes kebijakan tarif impor baru yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) ke WTO. Juga, tidak akan melakukan aksi balas dendam alias retaliasi atas kebijakan AS itu.
Seperti diketahui, mulai hari ini, Rabu (9/4/2025), AS resmi memberlakukan tarif dagang baru terhadap 86 negara, termasuk Indonesia. Tarif tersebut tarif timbal balik atau resiprokal, yang dikenakan atas sejumlah negara yang menurut Donald Trump mengenakan tarif bea masuk (BM) tinggi atas barang impor asal AS.
Sebelumnya, pada 5 April 2025, AS memberlakukan tarif BM dasar baru menjadi 10% atas semua barang yang masuk AS.
Kebijakan perdagangan agresif yang dilakukan Presiden AS Donald Trump ini sebagai bentuk resiprokal atas apa yang disebutnya sebagai hambatan perdagangan atau trade barrier dari negara-negara mitra. Untuk Indonesia sendiri, Trump mengenakan tarif timbal balik mencapai 32%.
Merespons hal itu, pemerintah Indonesia kini tengah berupaya melakukan negosiasi ulang dengan AS. Hal ini sebagaimana disampaikan Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim saat ditemui di Auditorium Kemendag, Rabu (9/4/2025).
"(Perwakilan yang melakukan negosiasi) masih dalam perjalanan orang-orangnya. Sesuai kesepakatan, Presiden (Prabowo Subianto) akan mengirim Menlu (Menteri Luar Negeri) dan Menko Perekonomian untuk berangkat ke Amerika, untuk melakukan negosiasi," ujar Isy saat ditanya soal perkembangan re-negosiasi dengan Amerika Serikat.
Yang menarik, kata Isy, negosiasi ini tidak akan dilakukan dalam forum multilateral seperti Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO). Pemerintah Indonesia memilih jalur langsung, alias bilateral.
"Prinsipnya, negosiasi tidak dalam multilateral, tapi dalam bentuk bilateral," jelasnya.
Lebih lanjut, saat ditanya seperti apa situasi ideal yang diharapkan dari perundingan ini, Isy belum mau berspekulasi.
"Saya belum bisa berandai-andai," ujarnya singkat. Namun ia menegaskan pentingnya koordinasi yang solid antar kementerian dan lembaga.
"Harus satu pintu lah antar K/L," tegas Isy.
Menko Airlangga Pastikan RI Tak Akan Retaliasi
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat menerima kunjungan Duta Besar Amerika Serikat untuk Republik Indonesia, H.E Kamala S. Lakhdhir, pada Selasa (8/4/2025) membahas kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan langkah-langkah untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara.
Merespon hal tersebut, Dubes AS Kamala menyampaikan, di tengah inisiatif negosiasi dengan Amerika Serikat dari berbagai negara yang terdampak kebijakan tarif Presiden Trump, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta berkomitmen untuk memfasilitasi upaya komunikasi dan negosiasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.
"Kami telah berkomunikasi dengan Secretary of Commercedan USTR terkait rencana pemerintah Indonesia untuk melakukan negosiasi, dan kami siap mengatur rencana pertemuan dengan pihak strategis lainnya jika dibutuhkan," ungkap Dubes Kamala.
Menutup pertemuan, Airlangga menegaskan peran strategis AS sebagai mitra penting bagi Indonesia. "Kami percaya bahwa dengan mengedepankan dialog dan sinergi yang baik, kedua negara dapat saling bekerja sama untuk hubungan dagang yang seimbang dan saling menguntungkan," pungkas Airlangga.
(dce)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Pengusaha Tekstil Khawatir RI Banjir Produk Dumping & Ilegal
Next Article Video: BI Beberkan 5 Indikator Ekonomi Dunia Bakal Meredup ke Depan
