RI Tak Akan Impor Beras Tahun 2026, Resmi Swasembada Pangan?

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan kabar baik terkait ketersediaan beras di dalam negeri. Ia mengatakan pemerintah telah berhasil menyerap 1,5 juta ton beras dari para petani.

Dengan demikian, kata Ketua Umum PAN itu, membuat kebutuhan nasional hingga tahun depan diperkirakan bisa terpenuhi tanpa perlu melakukan impor. Hal itu disampaikannya dalam acara Halalbihalal dan Pengumuman Susunan Kepengurusan DPP PAN di Jakarta Selatan. Dilansir detikcom, Zulhas mengaku baru mendapat kabar dari Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman yang sedang berada di Makassar, Sulawesi Selatan dan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono yang besok dijadwalkan ke Sukabumi. Menurut Zulhas, Mentan dan Wamentan melaporkan, hingga akhir April, pemerintah telah menyerap 1,5 juta ton beras dari panen raya ini.

"Berarti kalau akhir tahun kalau 2 juta sih ya 99,9% akan tercapai lah. Dengan 1,5 juta saja artinya Insyaallah kita tidak akan impor beras sampai tahun depan," ujar Zulhas, dikutip Senin (21/4/2025). 

Melihat pencapaian ini, Zulhas menilai Indonesia sebenarnya sudah mencapai swasembada pangan per April ini. Pemerintah pun terus berupaya meningkatkan kemandirian pangan, salah satunya dengan mempercepat pembangunan irigasi yang selama ini terhambat oleh birokrasi.

"Bahasa terangnya kita kalau dikatakan swasembada sudah kita capai sampai April, itu contohnya. Karena kita memberikan pelayanan yang baik, pupuknya cepat, rantai birokrasi yang panjang kita potong. Sekarang lagi gencar membangun irigasi, irigasi juga aturannya berbelit-belit," ucapnya.

Zulhas menambahkan, aturan pembangunan irigasi yang selama ini rumit, kini tengah disederhanakan. Misalnya, dulu proyek irigasi untuk lahan 1.000 hektare harus lewat bupati, dan 3.000 hektare harus lewat gubernur. Sekarang, semua bisa langsung dikerjakan oleh Kementerian PUPR untuk mempercepat pelaksanaannya.

"Harus bupati kalau 1.000 hektare, 3.000 hektare harus gubernur, ini kita pangkas. Boleh semua PU kerjakan, ya Insyaallah kami yakini nanti di akhir tahun kita akan meningkat lagi produksi. Itu contoh pelayanan yang baik," lanjutnya.

Bangun Koperasi Desa

Tak hanya fokus pada produksi pangan, pemerintah juga sedang mengembangkan koperasi di tingkat desa dan kelurahan (Kopdes) sebagai bagian dari penguatan ekonomi desa secara menyeluruh. Konsepnya, semua kegiatan ekonomi masyarakat desa akan terhubung melalui koperasi tersebut.

"Kita ingin swasembada pangan ini kan baru satu sisi, tapi kita ingin menyelesaikan secara ekosistem keseluruhan ekonomi desa. Bagaimana nanti kesehatannya, bagaimana gizi masyarakat desa, bagaimana pendapatan mereka, jaminan kesehatannya," kata dia.

Zulhas menjelaskan, Kopdes akan menjadi pusat distribusi berbagai kebutuhan warga, seperti sembako, pupuk, hingga gas LPG, sehingga rantai distribusi bisa lebih singkat dan efisien.

"Apakah nanti sembako memangkas rantai pasok yang panjang, dari produsen langsung ke koperasi. Ataukah pupuk dari pabrik pupuk yang jauh langsung ke koperasi. Ataukah nanti misalnya LPG yang berbelit-belit misalnya, dari kemana-mana akhirnya itu kemarin rame kan, nanti dari Pertamina bisa langsung ke koperasi desa," pungkasnya.

(dce)

Next Article Mantap Jiwa! Zulhas Pastikan Tak Ada Impor Beras-Gula di 2025