Perkuat Posisi di Pasar Karbon Global, Wamen KLH Siapkan Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Upaya memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global terus dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH). Salah satu langkah strategis yang ditetapkan pemerintah adalah mendorong Mutual Recognition Arrangement (MRA) bersama standar karbon internasional seperti Verra, Gold Standard, Puro Earth, dan Plan Vivo.

Adapun langkah ini telah diungkapkan secara langsung oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono melalui forum CarboNEX 2025 pada Selasa, 22 April 2025.

"Dengan Gold Standard kita sudah berkomunikasi intensif, targetnya, MRA dengan Gold Standard bisa ditandatangani sekitar Mei atau Juni. Dengan Verra, draft (MRA) sudah kami terima. Sekarang sedang dikaji tim kami," ujar Diaz dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (23/4/2025).

Diaz menilai, langkah ini cukup penting untuk membuka peluang lebih luas bagi proyek-proyek karbon di Indonesia agar bisa diperdagangkan secara internasional. Tak hanya membidik permintaan pasar internasional, KLH juga berusaha mendorong pasokan karbon domestik. Sejumlah sektor seperti biochar, POME (limbah sawit), hingga proyek-proyek milik BUMN seperti Pertamina NRE telah disiapkan untuk memperbanyak pasokan kredit karbon.

Dia juga menegaskan, kerja sama internasional tetap mengacu pada prinsip-prinsip kepentingan nasional yang tidak bisa dinegosiasikan. Dalam hal ini, seluruh proyek karbon wajib terdaftar di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI), mendukung pencapaian National Determined Contribution (NDC) Indonesia melalui mekanisme buffer, dan transaksi pertama dilakukan di Indonesia agar dapat dicatatkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sejalan dengan langkah tersebut, IDXCarbon juga tengah mempersiapkan diri dengan menjajaki keanggotaan dengan Verra dan Gold Standard, serta memperkuat infrastruktur teknologi untuk integrasi sistem.

"Koneksi dengan registri internasional bukan masalah. Di dalam negeri, IDXCarbon sudah terkoneksi secara otomatis dengan SRN-PPI dan APPLE-Gatrik milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)," ungkap Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik.

Sejak diluncurkan pada September 2023 hingga April 2025, Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) telah menunjukkan performa cukup menjanjikan dengan nilai transaksi hampir mencapai Rp80 miliar dan volume 1,6 juta ton CO₂e. Di samping itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman menyebutkan, volume transaksi karbon delapan kali lebih besar dibandingkan Malaysia dan dua kali lipat lebih tinggi dari Jepang yang diluncurkan hampir bersamaan dengan IDXCarbon.

"Bursa karbon Indonesia cukup menarik sehingga kami sudah, bahkan mendapatkan permintaan dari pemilik-pemilik proyek dari luar Indonesia yang ingin mendaftarkan karbon kreditnya di IDXCarbon. Namun, fokus kami saat ini adalah membuka perdagangan unit karbon Indonesia kepada audiens internasional selebar-lebarnya," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno memandang bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, Indonesia membutuhkan sokongan dari sektor-sektor baru yang memiliki potensi besar, salah satunya adalah ekonomi karbon. Untuk itu, pihaknya tengah menyusun regulasi guna memperkuat ekosistem pasar karbon.

"Kita sedang menggarap UU EBT, yang mengandung nilai ekonomi karbon dari Carbon Capture and Storage (CCS) dan pemanfaatan energi baru terbarukan. Setelah itu kita akan masuk revisi UU Migas yang mencakup aspek karbon yang bisa diperdagangkan seperti CCS," jelasnya.

(rah/rah)